SOLOPOS.COM - Ilustrasi pertumbuhan tinggi badan anak balita. (freepik)
Pemerintah mematok target ambisius dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan kesehatan anak khususnya menekan angka stunting atau tengkes pada 2024. Target tersebut adalah kemiskinan ekstrem mendekati nol persen dan menurunkan prevalensi tengkes atau stunting dari 21,6% menjadi 14% pada 2024.
Tentu saja ini bukan pekerjaan yang enteng, apalagi ketika dikaitkan dengan masa kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tersisa kurang dari 1,5 tahun. Laman Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menginformasikan kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik 2022 masih 2,04%.
Berdasarkan data World Bank atau Bank Dunia, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia kini masih sebesar 1,5%. Tentu bukan perkara mudah menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 1,5% menjadi nol persen sesuai target pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Butuh gotong royong semua pihak terkait, termasuk dukungan pendataan dan pendanaan yang memadai. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Instruksi Presiden ini mengamanatkan kepada 22 kementerian, enam lembaga negara, dan pemerintah daerah mengambil langkah-langkah intervensi yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Penetapan target ambisius itu untuk mencapai kualitas nyata dalam mengatasi urusan kemiskinan ekstrem dan tengkes. Dua sektor ini memang sangat penting dalam konteks mewujudkan kesejahteraan nasional yang merata dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
Urusan kemiskinan ekstrem dan tengkes terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Dalam mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 menetapkan tiga strategi utama jangka pendek.
Pertama, strategi jangka pendek mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dari 1,22% menjadi nol persen pada 2024. Kedua, strategi jangka pendek menurunkan prevalensi tengkes atau stunting dari 21,6% menjadi 14% pada 2024.
Ketiga, strategi jangka pendek mengendalikan inflasi dari kisaran 3% menjadi 2,8%. Strategi ambisius ini butuh dirigen yang spartan dan kekompakan dengan pemerintah daerah. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, acapkali dirigen dua program mendasar urusan sumber daya manusia dan kesejahteraan itu tidak mampu mengorkestrasi seluruh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tersebut.
Dukungan dana yang cukup besar harus benar-benar dibelanjakan sesuai tujuan dan target. Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menegur sejumlah kementerian dan kalangan pemerintah daerah karena anggaran urusan mengatasi kemiskinan dan tengkes mayoritas habis untuk rapat dan studi banding.
Strategi ambisius itu juga harus berbasis data yang aktual dan faktual. Pemerintah pusat harus memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota menemukan data faktual dan aktual kemiskinan ekstrem dan tengkes berbasis nama dan alamat. Data yang aktual dan faktual akan menjamin program tepat sasaran dan tepat guna sehingga target tercapai.