SOLOPOS.COM - Muhammad Sholahuddin (Istimewa)
Solopos.com, SOLO – Pasir laut sebagai barang tambang memiliki nilai yang tinggi dan menjadi kebutuhan utama bagi beberapa negara, seperti Singapura, untuk proyek reklamasi. Hal ini mendorong negara-negara tersebut mengimpor pasir dari tempat lain agar proyek-proyek mereka dapat berjalan lancar.
Ekspor pasir laut juga berpotensi menyebabkan dampak negatif pada lingkungan. Indonesia yang dulu menjadi salah satu negara pengirim pasir laut terbesar mengalami kerugian dengan hilangnya beberapa pulau kecil di Kepulauan Riau.
Sebagai tindak pencegahan, pemerintah Indonesia menghentikan sementara izin ekspor pasir laut guna menjaga kelestarian lingkungan laut. Pada 2023 ini pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang memperbolehkan ekspor pasir laut dengan tujuan mengontrol penumpukan sedimen.
Ekspor pasir laut telah memunculkan dilema yang kompleks di antara kepentingan ekonomi, politik, dan lingkungan. Sementara ekspor pasir laut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara pengekspor, perlu diperhatikan dengan serius dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan.
Di satu sisi, ekspor pasir laut sebagai upaya mengolah sedimentasi laut yang menyebabkan pendangkalan wilayah laut. Di sisi lain, dengan mengimpor pasir laut, negara-negara yang menghadapi masalah pendangkalan wilayah laut dapat memperoleh bahan baku yang diperlukan untuk proyek rekayasa pantai dan reklamasi lahan.
Bagi negara pengekspor pasir laut, hal ini dapat membantu mengatasi masalah pendangkalan, meningkatkan daya dukung pesisir, dan menciptakan lahan baru yang berguna bagi perkembangan infrastruktur dan pembangunan ekonomi.
Selain itu, ekspor pasir laut juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara pengekspor, seperti penciptaan lapangan kerja dan penerimaan devisa.
Kerusakan Lingkungan
Pendangkalan wilayah laut yang disebabkan oleh sedimentasi laut memang merupakan masalah yang serius, namun kebijakan mengekspor pasir laut sebagai solusi untuk mengolah sedimentasi laut perlu mempertimbangkan beberapa aspek.
Ekspor pasir laut berpotensi menyebabkan dampak ekologis yang merugikan. Proses penambangan pasir laut dapat mengganggu ekosistem pesisir dan memengaruhi kehidupan organisme laut serta keragaman hayati.
Pengurangan pasir laut di pantai dapat mempercepat erosi dan mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, mengandalkan ekspor pasir laut sebagai solusi untuk mengatasi pendangkalan wilayah laut justru dapat memperburuk masalah lingkungan.
Pasir laut adalah komponen penting dari ekosistem pesisir yang kompleks. Ekspor pasir laut yang berlebihan menyebabkan penurunan pasokan pasir di daerah pesisir dan mengakibatkan erosi pantai yang parah.
Hal ini mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir serta habitat organisme laut yang bergantung padanya, misalnya hilangnya pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau di Indonesia. Itu adalah salah satu contoh dramatis dari kerusakan yang disebabkan ekspor pasir laut.
Ekspor pasir laut mengubah pola peredaran sedimen alami di lingkungan pesisir. Penambangan pasir laut secara berlebihan dapat mengganggu sirkulasi pasir dan menyebabkan pendangkalan wilayah laut.
Dampaknya adalah kerugian bagi keanekaragaman hayati, hilangnya habitat penting, dan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir. Industri perikanan yang bergantung pada ekosistem pesisir juga terdampak oleh ekspor pasir laut.
Penurunan populasi ikan dan kerusakan habitat dapat mengancam mata pencarian nelayan dan mengurangi pendapatan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor ini. Hal ini terjadi di tingkat global maupun di Indonesia.
Nelayan lokal terpaksa menghadapi penurunan tangkapan ikan dan ketidakpastian ekonomi. Proses ekspor pasir laut melibatkan penggunaan kapal kargo besar yang menggunakan bahan bakar fosil.
Ini berkontribusi pada emisi karbon dan meningkatkan dampak perubahan iklim. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat ekspor pasir laut mengurangi daya serap karbon di ekosistem pesisir dan menyumbang peningkatan gas rumah kaca di atmosfer.
Perspektif Ekonomi Syariat
Dalam perspektif ekonomi syariat, prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan ekonomi mencakup konsep-konsep keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Salah satu kaidah yang relevan dalam konteks ini adalah kaidah dar’u al mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih.
Terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah “mencegah kerusakan memiliki prioritas lebih tinggi daripada mendapatkan manfaat.” Ketika menerapkan kaidah ini pada ekspor pasir laut, terlihat bahwa meskipun ekspor pasir laut dapat memberikan keuntungan ekonomi, dampak negatif yang ditimbulkan, seperti erosi pantai dan kerusakan ekosistem pesisir, jauh lebih besar daripada manfaatnya.
Dalam perspektif ekonomi syariat, menjaga keseimbangan dan keberlanjutan alam merupakan prinsip yang sangat penting. Sebagai prinsip ekonomi syariat, mencegah kerusakan lingkungan menjadi prioritas utama daripada mencari keuntungan ekonomi yang bersifat sementara.
Prinsip ini juga sejalan dengan konsep maqashid al-shariah yang menekankan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan (maslahah) umum yang harus dijaga.
Dalam konteks ekspor pasir laut, penting bagi negara-negara yang berpikir dalam perspektif ekonomi syariat untuk mempertimbangkan dampak madarat (kerusakan) yang lebih besar daripada manfaatnya.
Langkah-langkah harus diambil untuk melindungi lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem, termasuk membatasi ekspor pasir laut yang berlebihan dan menggantinya dengan alternatif yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan terkait pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang memungkinkan ekspor pasir laut. Dalam proses peninjauan ini, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan perspektif ekonomi syariat, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan yang dianut dalam ekonomi syariah.
Pendekatan berbasis ekosistem, seperti rehabilitasi pantai, restorasi habitat, dan pengelolaan tata ruang pesisir yang bijaksana dapat lebih efektif dalam mengatasi pendangkalan wilayah laut dan merestorasi ekosistem pesisir yang rusak.
Mengutamakan solusi yang berfokus pada pemulihan dan perlindungan lingkungan akan lebih konsisten dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan menjaga keselarasan ekosistem.
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 12 Juni 2023. Penulis adaah Associate Professor Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta)