SOLOPOS.COM - Tiyas Nur Haryani
Gagasan ini dimuat Solopos edisi Selasa (13/6/2017). Esai ini ditulis oleh Tiyas Nur Haryani, dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah tiyasnur@gmail.com.
Solopos.com, SOLO–Belum banyak tulisan dan penelitian ilmiah yang mengulas para generasi Y di birokrasi Indonesia. Pemetaan generasi Y di dunia kerja masih banyak dilakukan di sektor swasta, begitu pula dalam buku populer Generasi Langgas karya Yoris Sebatian (2017) yang mendalami para socialpreneurship kalangan generasi Y.
Generasi Y adalah generasi yang lahir pada 1980 sampai 2000 dengan karakteristik dinamis, kreatif, kritis, inovatif, antusias, berjiwa entrepreneurship, multitasking, fleksibel, dan menguasai teknologi informasi (Sebastian, 2017; Fatimah, dkk., 2015; Oktariani, dkk., 2017; Sapto, 2016).
Pada 2015 jumlah generasi Y di Indonesia mencapai 33% dan diperkirakan pada 2020 mencapai 46% dari perkiraan total penduduk (Sebastian, 2017 dan Oktariani, dkk., 2017). Flo Kus Sapto W pernah menulis di Solopos edisi 27 Maret 2016 tentang generasi Y yang mulai mendominasi dunia kerja.
Dengan demikian dapat diprediksi para generasi Y akan menempati proporsi kerja terbesar dalam beberapa tahun yang akan datang baik di sektor swasta maupun pemerintahan sebagai middle manager atau bahkan top manager.
Generasi Y digadang-gadang akan memberikan keuntungan bagi Indonesia saat bonus demografi tercapai, namun juga dianggap kontraproduktif karena generasi Y dipandang memiliki kekurangan antara lain dalam hal model komunikasi yang cenderung instan dengan gadget, loyalitas yang rendah terhadap instansi, independen, dan suka menuntut (Sapto, 2016; Fatimah, dkk., 2015; Luntungan, dkk., 2014 dan Oktariani, dkk., 2017).
Selanjutnya adalah: Kelemahan dapat menjadi tantangan…
Tantangan
Kelemahan tersebut dapat menjadi tantangan bagi generasi Y saat dihadapkan pada kondisi kesenjangan generasi di lingkungan kerja. Saat ini para top manager di swasta maupun birokrasi adalah para Generasi X yang lahir pada 1965-1979 dengan karakter yang konvensional, bertolak belakang dengan karakter generasi Y.
Solusinya dibutuhkan pendekatan pengelolaan pegawai untuk menjembatani nilai dan perilaku antargenerasi yang berbeda agar sumber daya dapat diberdayakan secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi (Sapto, 2016 dan Luntungan, dkk., 2014).
Generasi Y di dalam birokrasi (pemerintahan) cenderung mengalami tantangan yang lebih besar dibanding para generasi Y di sektor swasta. Jika para generasi Y di sektor swasta sudah berada di posisi middle structure, di dalam birokrasi mereka masih berada pada lapis paling bawah.
Ruang inovasi di sektor swasta lebih cepat tumbuh karena sektor swasta merupakan organisasi yang berbasis profit sehingga tingkat kepuasaan pelanggan dan pencapaian tujuan organisasi menjadi prioritas utama demi keberlangsungan organisasi.
Kualitas mutu produk atau layanan menjadi prioritas yang harus dipertahankan dan dimiliki oleh seluruh elemen organisasi. Keberadaan generasi Y yang out of the box menjadi keuntungan bagi sektor perindustrian dalam melahirkan inovasi dan meningkatkan kinerja perusahaan.
Sebaliknya di birokrasi publik yang masih diidentikan sebagai organisasi yang berbelit-belit, feodal, dan korup menjadi tantangan bagi generasi Y. Hal tersebut tidak mengherankan sebab birokrasi Indonesai merupakan warisan tata pemerintahan masa kolonial. Generasi Y sebagai input sumber daya aparatur negara memiliki peran strategis dalam mengubah wajah birokrasi.
Era Digital
Era reformasi mampu memberikan dampak perubahan bagi dinamika politik dan budaya kerja birokrasi. Terbukanya keran partisipasi publik di dunia nyata dan digital menjadi input bagi sistem politik Indonesia. Tuntutan publik dalam dunia digital bersifat cepat, saling terhubung, dan kolektif.
Daya tanggap pemerintah secara cepat dan tepat menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kepuasaan masyarakat yang bersifat tak terhingga dan subjektif terus membutuhkan inovasi layanan publik yang berkelanjutan.
Selanjutnya adalah: Pada sektor swasta inovasi berbasis digital…
Digital
Pada sektor swasta inovasi berbasis digital seperti jasa transportasi online atau dalam jaringan (daring), media sosial, dan beragam toko online banyak lahir dari tangan generasi Y. Generasi Y di dalam birokrasi juga harus menjadi bagian dari perubahan.
Kreativitas dan inovasi mereka dapat dibangun dalam rangka menghasilkan kebijakan dan pelayanan yang pro rakyat, efektif, dan efisien. Kapasitas generasi Y dalam penguasaan teknologi informasi diharapkan dapat menghasilkan inovasi layanan berbasis elektronik.
Proyeksi ke depan adalah dunia akan memasuki era big data dan Internet of thing. Internet of thing merupakan suatu kondisi perluasaan konektivitas Internet yang saling tersambung dan saling berbagi data. Internet of thing dan big data mampu membantu pelayanan publik lebih efisien.
Sampai saat ini, istilah Internet of thing memang belum akrab bagi masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik di Indonesia, namun kebutuhan pengembangan Internet of thing pada masa depan tidak dapat dimungkiri dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan.
Implementasi electronic government perlu dirombak menjadi sistem yang terlepas dari paradigma pemerintahan tradisional yang lamban, berlapis-lapis, dan hierarkis. Pengembangan sistem informasi perlu dilandasi dengan pembangunan karakter sumber daya manusianya.
Generasi Y dalam birokrasi perlu membangun ulang sistem, paradigma, dan kerangka kerja pemerintahan yang berkualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka memproyeksikan peluang emas generasi Y perlu dicermati dan dimulai dari sekarang.
Sejalan dengan gagasan karya Johanes Eka Priyatma di Kompas edisi 10 Juni 2017, sistem pendidikan sampai dengan level pengembangan pegawai perlu memperluas ruang-ruang inovasi dan kreativitas pegawai untuk menyikapi era komputersisasi dan digitalisasi.
Generasi Y menjadi modal reformasi birokrasi dan pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Apabila negara gagal mempersiapkan generasinya maka bonus demografi dapat menjadi beban bagi Indonesia (Sebastian, 2017). Dibutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam menghasilkan perubahan.