SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Masih ingat kisah Tasripin yang memilukan beberapa waktu lalu? Bocah 12 tahun di pelosok Banyumas yang terpaksa–dan dipaksa keadaan–menjadi buruh tani demi menanggung beban hidup diri sekaligus adik-adiknya. Kisah itu mempertebal noktah merah masalah mikro kemiskinan di Jawa Tengah (Jateng). Masalah ini jadi salah satu pekerjaan rumah terberat Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko, selaku gubernur dan wakil gubernur (terpilih) Jateng 2013-2018.
Ganjar-Heru perlu merealisasikan janji dan program mereka saat kampanye lalu. Namun, satu hal yang perlu mereka berdua atasi adalah masalah kemiskinan mikro. Data Badan Pusat Statistik Jateng (2012) menunjukkan dari 32,64 juta jiwa penduduk, sekitar 15,34 persen (4,98 juta jiwa) merupakan penduduk miskin. Angka tersebut masih di atas rata-rata nasional angka kemiskinan 12,27 persen.
Dari 4,98 juta jiwa penduduk miskin di Jateng, sekitar 2,97 juta jiwa di antara mereka tinggal di wilayah pedesaan. Fenomena Tasripin di pelosok Banyumas adalah potret nyata kemiskinan di Jateng. Hal ini tentu merupakan sebuah ironi mengingat pada 2012 provinsi ini mampu mencapai surplus beras 2,8 juta ton dan menjadi daerah penyangga utama pangan nasional.
Dari 4,98 juta jiwa penduduk miskin di Jateng, sekitar 2,97 juta jiwa di antara mereka tinggal di wilayah pedesaan. Fenomena Tasripin di pelosok Banyumas adalah potret nyata kemiskinan di Jateng. Hal ini tentu merupakan sebuah ironi mengingat pada 2012 provinsi ini mampu mencapai surplus beras 2,8 juta ton dan menjadi daerah penyangga utama pangan nasional.
Namun, prestasi itu tidak serta-merta berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat Jateng. Hidup dalam kubangan kemiskinan justru menjadi keseharian 4,98 juta jiwa rakyat di provinsi yang ekonominya tumbuh 6,34 persen pada 2012 ini. Setidaknya ada dua penyebab kemiskinan di Jateng. Pertama, ketersediaan lahan pertanian. Dari tahun ke tahun luas lahan pertanian kian menyempit.
Data di Dinas Pertanian Jateng menyatakan penyusutan lahan pertanian produktif mencapai 350-400 hektare per tahun. Hal itu disebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan industri maupun perumahan yang kian meningkat dan kian tak terkendali. Realitas ini membuat petani terdesak di wilayah mereka sendiri. Hanya ada dua pilihan bagi petani saat ini, menjadi buruh tani ke tetangganya atau merantau ke luar daerah.
Kedua, kemiskinan terjadi secara struktural. Kondisi ini dipengaruhi kebijakan pembangunan yang belum menjangkau dan menyentuh seluruh masyarakat terbawah. Ketidakterjangkauan itu, salah satunya, disebabkan maraknya kasus korupsi kepala daerah. Data Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mencatat hampir separuh dari 35 kepala daerah di Jateng terlibat kasus dugaan korupsi pada 2008-2013.
Sebanyak 14 kepala daerah menjadi tersangka dan terpidana kasus korupsi yang merugikan negara Rp 63,24 miliar. Tiga di antara mereka berstatus tersangka dan 11 lainnya terpidana. Umumnya mereka menggunakan uang daerah (APBD) untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Semestinya, dana itu bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan rakyat Jateng. Namun, korupsi menyebabkan rakyat berkubang kemiskinan dalam keseharian mereka.
Tiga Strategi
Butuh strategi utuh dan komprehensif bagi gubernur (terpilih) untuk menghalau kemiskinan di wilayah Jateng. Dalam perspektif teori transformasi sosial Kuntowijoyo, terdapat tiga strategi perubahan sosial untuk mengatasi kemiskinan di Jateng. Ketiganya adalah strategi struktural, strategi kultural, dan strategi mobilitas sosial (Kuntowijoyo dalam Siti M Hafidzoh, 2013).
Strategi struktural merupakan mobilisasi kolektif kaum miskin oleh pemerintah. Strategi ini memerlukan keterlibatan langsung kepala daerah dalam memerangi kemiskinan. Gubernur perlu memiliki semangat seperti Ali bin Abi Thalib yang akan membunuh kemiskinan seandainya kemiskinan itu berwujud manusia. Spirit ini dibutuhkan penguasa struktural untuk menggerakkan jajarannya mengatasi kemiskinan di kalangan rakyat hingga level terbawah.
Strategi kultural lebih menitikberatkan pada penyadaran intersubjektif melalui berbagai media dan dialog secara terus-menerus. Menghilangkan mindset “mangan ora mangan asal kumpul” merupakan kerja kultural yang tidak boleh berhenti. Kerja ini memerlukan peran aktif agen-agen budaya, sastrawan, budayawan, seniman, dan minoritas kreatif lain. Mereka harus dilibatkan untuk memengaruhi kultur berpikir masyarakat yang terjerat kemiskinan. Melalui kerja kultural yang mengentak kesadaran (berpikir), kemiskinan bisa dihalau dari Jateng.
Sementara strategi mobilitas sosial merupakan dialektika dari strategi struktural dan kultural. Strategi ini bersifat jangka panjang dan tidak dilakukan dengan cara instan. Strategi ini harus melalui proses secara konsisten dan berkesinambungan. Metodenya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui empat catur pendidikan, yakni di keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat ibadah (masjid, gereja, dan lainnya).
Ketiga strategi perubahan sosial ala Kuntowijoyo di atas sangat pas menjadi pijakan bagi gubernur terpilih untuk menghalau kemiskinan yang terus mengintai rakyat Jateng. Gubernur terpilih harus antikemiskinan, namun juga harus pro rakyat miskin dalam setiap kebijakan pembangunan yang dibuat di daerahnya.
Mengatasi kemiskinan berlandaskan semangat menyejahterakan rakyat jangan hanya jadi janji manis saat kampanye dan tanpa realisasi ketika terpilih. Kesungguhan hati mewujudkan rakyat Jateng yang sejahtera perlu dibuktikan gubernur terpilih dalam setiap kebijakan yang menyentuh rakyat miskin hingga level terbawah. Dengan demikian mereka merasa memilih dan memiliki pemimpin yang tepat serta benar-benar ada untuk mereka. (mas_bonnie21@yahoo.com)
