SOLOPOS.COM - A Fahrur Rozi (Solopos/Istimewa)
Solopos.com, SOLO — Saat ini genap sudah 47 tahun Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdedikasi untuk bangsa. Pada Selasa 27 Juli 2022 lalu, MUI merayakan milad ke-47 dengan serangkaian acara semarak dialog kebangsaan dan silaturrahim para ulama, umara, dan para pegiat sosial kemasyarakatan di Hotel Sultan, Jakarta.
Spirit kebangsaan yang mewarnai milad ke-47 sangat arif dan aktual terhadap dinamika umat saat ini. Tantangan ukhuwah di tahun politik 2024 menjadi hal primordial dan titik fokus khitah MUI untuk dua hingga lima tahun mendatang. Tidak bisa dipungkiri, impresi politik elektoral lima tahunan lebih dari cukup membuat polarisasi nyata umat dalam satu entakan. Inilah mengapa tema milad yang diangkat adalah Dakwah Merajut Kesatuan dan Kekuatan Umat dalam Kebhinekaan.
Hal itu tentu tidak mudah. Meski demikian, sejauh ini usaha MUI dalam merajut amunisi kesatuan dan kekuatan umat dalam menghadapi tahun politik 2024 sudah intens dan konsisten dilakukan. MUI berusaha membangun kesadaran ihwal urgensi kemanusiaan yang adiluhung dan harus ditaruh di atas kepentingan personal dan arogansi struktural. Ia sebagai mitra strategis (shodiqul hukumah) untuk umat dalam bekerja dan secara berkala menyuarakan persatuan dari hulu ke hilir.
Entitas kekhitahan MUI pun terbilang riil untuk permasalahan umat. Artinya, MUI beranjak dari khitah agamis ke khitah politis. Dari kefatwaan dengan persuasif menuju ke usaha preventif yang lebih konkret. Ini membuktikan milad yang ke-47 kemarin membuka babak baru kiprah MUI terhadap permasalahan umat dewasa ini.
Entitas kekhitahan MUI pun terbilang riil untuk permasalahan umat. Artinya, MUI beranjak dari khitah agamis ke khitah politis. Dari kefatwaan dengan persuasif menuju ke usaha preventif yang lebih konkret. Ini membuktikan milad yang ke-47 kemarin membuka babak baru kiprah MUI terhadap permasalahan umat dewasa ini.
Ini terbukti dengan komitmen persatuan yang dideklarasikan; deklarasi dai-daiyah untuk senantiasa berpegang teguh pada kode etik keislaman dan ke-Indonesiaan; deklarasi politis sebagai pedoman politisi muslim, ormas Islam, dan pemilih muslim (almitsaq ukhuwah). Selain itu, ada rumusan trilogi konsep persatuan ukhuwah, yakni menjaga umat (himayatul ummah), membimbing umat (riayatul ummah), dan memberdayakan umat (taqwiyatul ummah).
Komitmen MUI dalam momentum milad patut kita apresiasi. Tetapi objek halaqah dari semua itu adalah ihwal politik dan kerentanan politisasinya. Bagi kita, tahun politik adalah ritus pemujaan terhadap harapan ideal dengan realitas kepentingan. Personifikasi politik dewasa ini hanya sebatas pada proses mendapatkan, mempertahankan, dan menginvasi kekuasaan. Melegalisasi cara adalah karakteristiknya.
Belajar dari kontestasi politik di tahun sebelumnya, baik pemilu maupun pilkada, residu politik sangat sukses mengakibatkan perpecahan diametral di tengah masyarakat. Beredarnya politik uang pada Pemilu 2014, pembelahan publik secara diametral di Pemilu 2019, sampai pada Pilkada 2020 yang marak dengan politisasi bantuan sosial (bansos) di tengah defisit pendapatan masyarakat akibat pandemi. Yang lebih buruk lagi adalah politisasi agama untuk melegitimasi kepentingan politik elite.
Lebih ironis lagi, menurut Atep A. Rofiq (2021), masyarakat sipil menjadi korban dari dramaturgi politik yang dimainkan para elite. Mereka terkungkung dalam fanatisme dan konservatisme politik yang tidak berkesudahan. Residu yang dihasilkan dari framing isu maupun dalih agamis untuk meraup atensi publik susah dihilangkan bersamaan dengan berakhirnya kontestasi politik.
Sedangkan para elitenya adem-ayem dalam persatuan konsolidasi jabatan. Inilah wajah mengerikan politik dewasa ini, di mana umat menjadi target pasar transaksi politik untuk kesenangan oligarki para elitenya.
Dengan semangat persatuan ukhuwah di tahun politik 2024, tugas mulia MUI yang harus dituntaskan adalah soal politik identitas. Sejauh ini, dinamika politik masih belum menunjukkan perubahan yang berarti. Hegemoni politik aliran (nasionalis versus agamis), hegemoni politik teritorial (Jawa versus non-Jawa), dan hegemoni politik tribalisme (suku dan ras), masih kental mewarnai perpolitikan kita dewasa ini (Nyoman Subanda, 2019: 60). Ini adalah peluang besar yang bisa digunakan elite politik.
MUI pada usia yang ke-47 harus mampu mengantisipasi hal itu. Tali persatuan yang sudah dideklarasikan harus bisa menuai harapan. Pertama, MUI harus benar-benar mampu menjadi rumah bersama bagi beragam wajah religiusitas umat Islam. Dia secara konsisten bisa memberikan ruang aspiratif (tasamuh) bagi para ulama/dai Nusantara. Kita tidak ingin perbedaan paham dan aliran (ormas) membuat para ulamanya saling “perang ayat” dalam dinamika umat. Halaqah dakwah adalah patron sosial-keagamaan yang merepresentasikan wajah beragama kita di Indonesia.
Kedua, memastikan konsep trilogi dan deklarasi persatuan politisi muslim, ormas Islam, dan pemilih muslim, menyentuh pada kesadaran kolektif sebagai kode etik berpolitik. Islam tidak boleh dijadikan dasar legitimasi dengan dalih-dalih politisnya, melainkan menjadi oase ukhuwah dalam menghadapi tahun politik. Masalah perbedaan ormas atau basis dasar kesyariahan (furuiyah) tidak boleh sampai pada perpecahan politis yang kian menegang. Kesadaran inilah yang menjadi pijakan deklarasi umat yang memegang teguh kode etik politik Islami.
Hal itu bisa dimulai dengan sosialisasi masif dan berkala baik dengan memanfaatkan para dai (yang sudah tersertifikasi) atau pegiat medsos di ruang-ruang maya, maupun juga melalui mimbar-mimbar majelis taklim/musyawarah kepada jemaah. Selanjutnya, mengefektifkan peran pemuda agar secara proaktif ikut mengampanyekan urgensi ukhuwah menghadapi tahun politik 2024 dalam kesempatan di ruang-ruang terbuka.
Esai ini ditulis oleh A. Fahrur Rozi, mahasiswa Program Studi Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.