SOLOPOS.COM - Dosen Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), Prof. Dr. Supandi, S.T., M.T. (Istimewa)
Solopos.com, SOLO — Pemerintah telah menyampaikan Indonesia akan mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Transisi energi menjadi salah satu isu prioritas pada Presidensi G20 Indonesia 2022 dengan fokus utama terhadap akses, teknologi, dan pendanaan.
Pemerintah tengah melakukan pengurangan penggunaan batu bara sebagai sumber energi dengan menggunakan teknologi Carbon Capture, Utilizaton and Storage (CCS/CCUS), pengembangan Dimethyl ether (DME), pengganti elpiji, serta peningkatan nilai tambah mineral melalui hilirisasi di dalam negeri.
Komitmen pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016, Tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
Komitmen pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016, Tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi salah satu sektor yang berdampak dengan kebijakan ini dan secara tidak langsung akan berdampak ada industri batubara. Lantas bagaimana keberlangsungan industri batubara seiring dengan pengurangan jumlah PLTU dan mengantikan dengan sumber energi baru terbarukan?
Dengan kondisi ini maka hilirsasi sektor batubara perlu didorong sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk mendukung perekonomian tanpa menyumbang emisi yang besar.
Unsur karbon yang dalam batubara dapat menjadi sumber bahan baku untuk berbagai keperluan. Produk turunan batubara sudah banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti untuk pupuk, gas, methanol, dan sumber bahan baku lainnya.
Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah dapat memanfaatkan momentum tingginya harga komoditas batubara untuk memberikan insentif pada pelaku usaha melakukan riset-riset untuk mendorong pemanfaatan barubara.
Riset-riset ini harus dimulai sekarang sehingga ketika beberapa PLTU dipensiunkan maka menjadikan alternatif industri baru. Tidak dapat dimungkuri industri batubara telah terbukti mendorong perekonomian dan memberikan dampak besar terhadap perekonomian negara sehingga menyusun strategi ke depan untuk memastikan keberlanjutan industri batubara sangat diperlukan.
Riset-riset hilirisasi dimasukkan dalam rencana kerja pelaku usaha yang dapat dikelola secara mandiri atau secara berlompok dengan kontrol penuh dari pemerintah. Riset-riset harus terukur sehingga peralihan batubara dari PLTU menjadi industri lain akan terjadi transisi yang baik.
Pada 2023 produksi nasional diproyeksikan sebesar 600 juta ton dan jika dibebankan biaya riset sebesar U$1 juta per ton maka dalam setahun akan terkumpul sekitar U$600 juta untuk biaya riset. Pemerintah dapat membagi fokus riset sehingga banyak alternatif hilirisasi batubara yang dapat dihasilkan.
Dengan kebijakan global dan riset yang dilakukan maka pemanfaatan batubara dapat didorong untuk produk yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat. Pembakaran batubara yang menjadi sumber emisi dapat dikurangi sehingga kontribusi terhadap pemanasan global dapat dilaksanakan.
Batubara masih dapat dimanfaatkan untuk sumber bahan baku industri untuk mendorong kehidupan masyarakat. Masa depan batubara masih diperlukan untuk kehidupan dan masa depan batubara tidak untuk dibakar. Kita tunggu hasil-hasil riset untuk menyiapkan perubahan.
Artikel ini ditulis oleh Dosen Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), Prof. Dr. Supandi, S.T., M.T.