SOLOPOS.COM - Nur Miladan/Istimewa
Solopos.com, SOLO -- Soloraya merupakan kesatuan wilayah yang menggambarkan pusat peradaban Jawa. Hal ini melekat dari konteks historis sebagai daerah kekuasaan Kerajaan Mataram. Wilayah ini dikenal juga sebagai daerah eks Karesidenan Surakarta.
Kawasan ini meliputi enam wilayah administratif terdiri atas tujuh kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, dan Kota Solo yang bernama administratif resmi Kota Surakarta.
Karesidenan merupakan sistem pemerintahan yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Residen merupakan kepanjangan tangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkantor di Batavia atau Jakarta.
Pada era awal pemerintahan Indonesia, UU No. 10/1950 membentuk Provinsi Jawa Tengah dan menghapuskan enam karesidenan di wilayah itu, termasuk Karesidenan Surakarta. Hal ini menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia yang tidak mengadopsi sistem administrasi Hindia Belanda.
Sistem daerah administrasi kotamadya/kota (gemeente) dan kabupaten (regentie) tetap dipertahankan hingga saat ini. Dulu sistem administrasi itu untuk membedakan daerah yang dipimpin/dikuasai oleh orang Belanda atau yang dipimpin/dikuasai orang pribumi.
Meskipun sistem daerah karesidenan sudah tidak ada lagi, kesatuan ruang dan budaya masih melekat di Soloraya. Masyarakatnya masih sering menyebut dan disebut ”wong Solo” yang menandakan kesatuan masyarakat ini masih eksis hingga sekarang.
Pemerintah pusat mengakomodasi dalam implementasi perencanaan wilayah dengan sebutan Subosukawonosraten yang merupakan singkatan dari nama kabupaten/kota di wilayah tersebut, yakni Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Hal ini menunjukan konsistensi pemerintah pusat dalam pembangunan aglomerasi Soloraya.
Kondisi Faktual
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2018, penduduk Soloraya sekitar 18% dari jumlah penduduk Jawa Tengah, sedangkan jumlah keluarga prasejahtera sekitar 15% dari seluruh penduduk.
Persentase ini menunjukkan perbandingan jumlah keluarga prasejahtera dan jumlah penduduk terhadap Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai hampir sama. Wilayah yang memiliki nilai kompetitif tinggi seharusnya memiliki masyarakat tingkat prasejahtera jauh lebih rendah dibandingkan wilayah agregasinya.
Dari sektor pertanian, Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten penyumbang padi tertinggi di Jawa Tengah yang merupakan provinsi penyangga pangan nasional. Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kota Solo merupakan daerah potensial dalam industrialisasi yang menyerap banyak tenaga kerja.
Dari sektor perdagangan, nilai ekspor terbesar di Provinsi Jawa Tengah yakni komoditas benang dan industri tekstil. Soloraya merupakan wilayah sangat potensial untuk industri benang dan tekstil. Kawasan ini juga penghasil kerajinan dan perdagangan batik skala nasional maupun internasional.
Di sektor jasa, jumlah hotel dan rumah makan di Kota Solo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten tergolong banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah.
Hal ini juga sejalan dengan potensi kekayaan pariwisata ragam budaya dan alam serta situs purbakala yang diakui dunia internasional (Sangiran).
Ditambah lagi, keberadaan potensi industri berupa industri kreatif, serta industri kecil dan menengah tersebar di wilayah ini.
Nilai investasi dan tenaga kerja dalam penanaman modal dalam negeri di Sukoharjo dan Karanganyar memberikan sumbangsih besar bagi Jawa Tengah. Kondisi ini menggambarkan kuatnya potensi ekonomi Soloraya.
Wacana Provinsi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pertumbuhan ekonomi 7%. Strategi percepatan pertumbuhan ekonomi direncanakan melalui pengembangan tiga kawasan prioritas utama, meliputi Kawasan Industri Brebes, Kawasan Industri Kendal, dan Kawasan Pariwisata Borobudur.
Soloraya diharapkan mendukung Kawasan Pariwisata Borobudur, namun selayaknya Soloraya memiliki kawasan prioritas tersendiri mengingat daerah ini memiliki berbagai potensi perekonomian dan infrastruktur wilayah yang memadai.
Bandara, jalan tol, jaringan kereta api harus dilihat sebagai peluang pengembangan ekonomi wilayah. Letak geografis Soloraya yang dilingkupi Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, dan bentang karst Pegunungan Seribu merupakan potensi alam yang dapat dikembangkan untuk mendukung aktivitas ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata, di samping perlu upaya mitigasi risiko bencana.
Potensi penggerak ekonomi cukup lengkap, namun kerja sama antarkabupaten/kota sangat perlu ditingkatkan. Soloraya adalah bagian Pulau Jawa yang merupakan salah satu pulau terpadat penduduk di dunia dan wilayah ini memiliki potensi sebagai daerah pemekaran.
Pengembangan wilayah provinsi baru dengan luas ruang lebih kecil dari wilayah agregasi diharapkan dapat mengatasi kesenjangan ekonomi wilayah, pemerataan akses infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan wilayah juga perlu memerhatikan sinkronisasi rencana tata ruang antarwilayah administratif. Ketidaksinkronan tentu akan menghambat pembangunan wilayah. Keberadaan Bandara Adi Soemarno di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, harus didukung pengembangan pusat perdagangan jasa pendukung pariwisata, bukan menjadi kawasan pergudangan, dan industri yang mulai berkembang di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, pada saat ini.
Pembentukan wilayah administrasi baru merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut, namun demikian esensi dari pembangunan wilayah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mampu merumuskan strategi kewilayahan yang tepat, isu provinsi baru kurang relevan.
Jika kondisinya berkebalikan, isu provinsi baru layak dipertimbangkan. Faktor politis merupakan hal yang akan sangat memengaruhi terbentuk atau tidak terbentuk wilayah administrasi baru. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak akan mudah untuk melepaskan Soloraya karena potensi ekonomi dan keterkaitan sosiokultural historisnya.