SOLOPOS.COM - Damar Sri Prakoso (Istimewa/Solopos)
Solopos.com, SOLO – Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu indikator Indonesia sebagai negara demokrasi. Dalam pemilu rakyat menggunakan hak politik mereka dan menentukan pilihan mereka di bilik suara.
Pada Pemilu 2024 ini rakyat menggunakan suara mereka untuk memilih calon presiden-calon wakil presiden dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota, dan calon anggota DPD.
Berbekal perolehan suara terbanyak, nantinya mereka yang berkontestasi bakal ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan di kursi eksekutif dan legislatif.
Bersama dengan lembaga yudikatif, mereka nantinya yang akan menjalankan pengelolaan negara ini sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.
Bersama dengan lembaga yudikatif, mereka nantinya yang akan menjalankan pengelolaan negara ini sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.
Sebagai pilar keempat demokrasi, pers berperan besar dalam menjaga iklim demokrasi maupun kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Selama pesta demokrasi berlangsung, pers berperan besar dalam mengedukasi dan melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat.
Di tengah konstelasi politik yang panas, pers turut berperan meredam tensi politik, menjaga kondisi bangsa agar tetap dalam keadaan kondusif.
Dalam situasi itu pers bukannya tanpa tantangan, apalagi di tengah gempuran produksi informasi di media sosial yang belum tentu semuanya benar, sebagian mengandung hoaks, menebar ujaran kebencian, dan mengabaikan verifikasi.
Pers sebagai pilar keempat demokrasi harus menjaga kewarasan masyarakat dengan terus memproduksi dan menyajikan berita yang baik, sehat, bermanfaat.
Meski berat, pers punya tanggung jawab moral yang melekat untuk mewujudkan kondisi itu. Ujian berat lainnya pada masa Pemilu 2024 adalah tuntutan agar pers terus independen di tengah intervensi dan godaan dari banyak sisi.
Pengamat media dari Universitas Sebelas Maret, Sri Hastjarjo, dalam diskusi Peran Pers Mengawal Pemilu yang Jurdil di Monumen Pers Nasional di Kota Solo, Kamis (1/2/2024), menyebut godaan terhadap independensi pers bisa datang dari pemerintah, kepentingan bisnis, kelompok, maupun personal.
Dalam pengamatannya saat ini banyak perusahaan media yang secara bisnis mengalami kondisi yang kurang bagus. Sebagian perusahaan media dimiliki orang-orang yang juga berkecimpung di dunia politik.
Belum lagi godaan yang datang langsung kepada insan pers agar terjun ke dunia politik dengan menjadi calon anggota legislatif (caleg) atau bergabung dengan partai politik tertentu.
Idealisme pers dipertaruhkan di sini, bagaimana pekerja pers dalam menjalankan tugas tidak sampai dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu.
Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 mengangkat tema Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa.
Tema ini sangat relevan dengan momentum Pemilu 2024, sekaligus amanat yang relatif berat bagi seluruh insan pers maupun perusahaan pers dalam menjalankan peran mereka.
Peran pers bukan hanya sebagai watchdog yang mengawasi, mengevaluasi, dan mengingatkan kinerja legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Pers dengan independensinya harus jujur dan adil dalam merespons isu mutakhir yang berkembang di tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan transisi kepemimpinan nasional dengan segala potensi gesekan.
Narasi yang dibangun dalam pemberitaan harus tetap memegang teguh prinsip-prinsip jurnalisme. Dalam membuat berita yang bersumber dari mana pun, pekerja pers dituntut untuk melakukan tiga langkah awal: verifikasi, verifikasi, dan verifikasi.
Hal ini penting agar menghasilkan berita yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tujuan akhirnya adalah berita-berita tersebut dapat mencerdaskan, mendidik, mencerahkan masyarakat, sekaligus menyejukkan.
Melalui pemberitaann, pers dapat menjernihkan masalah dan jurnalisme damai dapat mewujudkan rekonsiliasi sehingga keutuhan dan persatuan bangsa terjaga.
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 7 Februari 2024. Penulis adalah wartawan Solopos Media Group)