SOLOPOS.COM - Ilustrasi rumah tak layak huni (RTLH). (Dok Solopos)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten menyelenggarakan musyawarah perencanan pembangunan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporatse social responsibility (CSR) di Gedung DPRD Kabupaten Klaten pada Selasa (31/10/2023).
Kesepakatan utama yang mengemuka dalam musyawarah perencanaan pembangunan tanggung jawab sosial perusahaan itu adalah mengoptimalkan penggunaan dana CSR untuk mendukung rehabilitasi rumah tak layak huni di Kabupaten Klaten.
Musyawarah ini adalah forum yang khusus melibatkan dunia usaha di Kabupaten Klaten. Desain forum tak sekadar diskusi kelompok terpumpun, tapi menjadi forum memahami tantangan pembangunan di Kabupaten Klaten dan potensi peran dunia usaha lewat dana CSR untuk berpartisipasi.
Musyawarah perencanaan pembangunan tanggung jawab sosial perusahaan telah jamak diselenggarakan di berbagai kabupaten/kota dengan berbagai variasi forum. Umumnya berupa diskusi kelompok terpumpun.
Musyawarah perencanaan pembangunan tanggung jawab sosial perusahaan telah jamak diselenggarakan di berbagai kabupaten/kota dengan berbagai variasi forum. Umumnya berupa diskusi kelompok terpumpun.
Ini tentu saja forum yang baik dengan basis kesepakatan mengoordinasi dan mengorganisasi dana-dana CSR dari berbagai perusahaan agar tepat guna. Makna tepat guna adalah benar-benar berguna untuk mendukung kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
CSR adalah konsep yang menjadi semakin penting dalam lingkungan bisnis modern yang mencakup tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Ini bisa terselenggara berkat forum CS yang kuat, terkoordinasi baik, dengan dukungan manajemen yang baik pula. Dengan koordinasi bersifat simbiosis mutualisme yang berkesinambungan diharapkan bisa meneguhkan peran utama CSR dalam pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Perusahaan yang menjalankan program CSR memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, seperti pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, program kesehatan, dan bantuan sosial lainnya.
Perusahaan biasanya memiliki sumber daya finansial yang memadai. Melalui program CSR yang didukung kerja sama dengan pemerintah, mereka dapat berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah seperti perbaikan jalan, konstruksi fasilitas umum, pengembangan air bersih, dan proyek-proyek lain yang bisa mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini bisa membantu mengikis angka pengangguran, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mendorong perkembangan ekonomi daerah. Ketika ada gap antara kebutuhan dan kualitas sumber daya manusia, bisa diatasi dengan pelatihan kerja yang komprehensif sesuai kebutuhan perusahaan.
Peran serta perusahaan melalui CSR juga bisa diwujudkan dengan membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan fasilitas dasar, yang ujungnya bisa meningkatkan kualitas hidup mereka.
Sinergi yang baik antara sektor swasta melalui CSR, pemerintah, dan dukungan masyarakat sipil bisa mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi di daerah. Kemitraan yang terjaga dengan baik dan harmonis dapat menghasilkan solusi holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.