SOLOPOS.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpidato dalam pembukaan Rakernas V PDIP di di Ancol Beach City, Jakarta Utara pada Jumat (24/5/2024). (Tangkapan Layar/Youtube PDIP)
Rapat kerja nasional atau rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pekan lalu belum merumuskan sikap final partai itu terhadap pemerintahan hasil Pemilu 2024.
Forum rakernas itu mengaktualisasikan beberapa problem yang dihadapi rakyat saat ini, termasuk biaya pendidikan tinggi yang makin mahal.
Rakernas V PDIP merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi lewat peninjauan kembali sistem pemilu dan konsolidasi demokrasi. Rakernas itu digelar di International Beach Stadium Ancol selama tiga hari, 24-26 Mei 2024, dengan mengusung tema Saryam Eva Jayate.
Ihwal perumusan sikap politik yang dalam wacana publik dimaknai sebagai pilihan menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan hasil Pemilu 2024 akan disampaikan dalam forum lebih tinggi, yaitu kongres PDIP setahun lagi.
Ihwal perumusan sikap politik yang dalam wacana publik dimaknai sebagai pilihan menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan hasil Pemilu 2024 akan disampaikan dalam forum lebih tinggi, yaitu kongres PDIP setahun lagi.
Penentuan sikap politik tentang pemerintahan hasil Pemilu 2024 tentu berbasis mekanisme internal yang dilandasi perhitungan politik yang terkait dengan eksistensi partai itu maupun risiko dan keuntungan partai itu.
Tujuh belas rekomendasi rakernas partai pemenang Pemilu 2024 itu menarik karena mengaktualisasikan sejumlah problem yang dihadapi rakyat Indonesia era kiwari.
Aktualisasi aneka problem yang dihadapi rakyat itu setidaknya mengemukakan harapan bahwa partai politik tak hanya berkutat pada urusan perebutan kekuasaan dan jabatan atau mempertahankan kekuasaan dan jabatan.
Sesungguhnya partai politik memang harus selalu hadir di tengah rakyat dan bersama rakyat mengatasi aneka problem. Partai politik seharusnya berkontribusi nyata dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
Partai politik harus menjadi bagian dalam merumuskan kebijakan publik melalui wakil di parlemen dan di pemerintah. Partai politik dapat merumuskan kebijakan publik yang bertujuan menyelesaikan atau meminimalisasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
Kebijakan itu mencakup urusan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Partai politik harus menguatkan fungsi pengawasan untuk memastikan penerapan kebijakan secara efektif oleh pemerintah.
Partai politik harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Mereka bisa mengorganisasi kampanye sosial, pelatihan keterampilan, atau memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Rekomendasi dalam rakernas V PDIP itu menerbitkan harapan bahwa ada partai politik yang di antara keniscayaan berebut kekuasaan tetap mengaktualisasika diri di tengah problem-problem yang dihadapi rakyat.
Tentu saja yang ingin dilihat rakyat adalah kesungguhan partai politik mengaktualisasikan problem-problem yang dihadapi rakyat itu hingga menjadi bahan merumuskan solusi melalui kebijakan bernegara.
Kalau ini terjadi, rasanya kekhawatiran tentang kemunduran demokrasi di negeri ini bisa sedikit terobati. Kalau ini ternyata hanya gimik, ya, artinya kemunduran demokrasi kita akan berlanjut.