SOLOPOS.COM - Agustinus Heruwanto (Istimewa)
Solopos.com, SOLO – Esai Adib Muttaqin Asfar di Harian Solopos edisi Selasa 26 September 2023 tentang polisi tidur menarik perhatian saya. Fenomena ini pernah juga terlintas dalam benak saya, tentang keberadaan polisi tidur yang semakin banyak dan pertanyaan yang dilontarkan oleh Adib tentang benar atau baikkah pembuatan polisi tidur sebagai solusi dari kegelisahan kita semua, terutama tentang adab berlalu lintas.
Polisi tidur bukan hanya satu-satunya upaya untuk mengatasi perilaku berkendara kalangan yang melupakan norma-norma berlalu lintas di tengah hidup bersama. Sering kali kita menjumpai luapan kekesalan terhadap kelunturan adab berkendaraan dalam ”rambu-rambu” peringatan yang terpasang di sudut gang dengan tulisan yang bernada ancaman daripada rambu-rambu.
Di antara kita barangkali pernah membaca peringatan dengan tulisan ”ngebut benjut” atau dengan kata-kata peringatan lainnya. Ini menekankan lagi pertanyaan dalam esai Adib yang pas untuk kita jadikan bahan refleksi dalam melihat akar masalah dari semakin lunturnya adab dan norma hidup bermasyarakat yang umumnya terlihat dalam berbagai prilaku kita, seperti perilaku berkendaraan dan norma hidup di lingkungan orang lain.
Sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, topik yang dibahas Adib mengingatkan saya pada kebijakan penerapan kurikulum oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang kita kenal sebagai Kurikulum Merdeka yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022.
Sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, topik yang dibahas Adib mengingatkan saya pada kebijakan penerapan kurikulum oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang kita kenal sebagai Kurikulum Merdeka yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022.
Salah satu dasar pemikiran penerapan Kurikulum Merdeka adalah realitas telah terjadi penurunan kepekaan dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan sekitar. Hal tersebut kemudian mendorong Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melihat lagi gagasan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara.
Ki Hadjar menuliskan perlulah anak-anak [Taman Siswa] kita dekatkan hidupnya kepada perikehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki ”pengetahuan” saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat ”mengalaminya” sendiri , dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya.
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki enam dimensi yang menjadi tolok ukur, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
Dari enam dimensi ini tema yang disodorkan untuk menuju dimensi tersebut adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kewirausahaan.
Dari gambaran tentang dimensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang tertuang dalam Kurikulum Merdeka sebenarnya telah memberikan suatu gambaran tentang bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi masalah yang berkembang di masayarakat yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari peserta didik.
Melalui proyek sebenarnya siswa diajak belajar mencari solusi dari suatu masalah yang muncul, tetapi dengan langkah reflektif tentang baik dan benarnya sikap kita dalam menyelesaikan masalah. Hal lain yang ditegaskan dalam Kurikulum Merdeka adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada pemberdayaan siswa melalui pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan kehidupan nyata.
Kurikulum Merdeka juga memberikan keleluasaan kepada pemangku kepentingan atau sekolah untuk menjalin kerja sama dengan stakeholders dalam menggali nilai-nilai yang akan kita bangun bersama untuk peserta didik. Perlu komitmen bersama antar-stakeholders untuk memberikan ruang belajar bagi peserta didik dengan upaya membangun karakter.
Sinergi pendidikan karakter bagi peserta didik harus terbangun secara komprehensif antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan karakter sangat mutlak memerlukan keteladanan dari semua pihak agar pengajaran yang mereka dapatkan tidak hanya berhenti di lembar kertas evaluasi penilaian yang terbatas pada ukuran angka-angka.
Kurikulum Merdeka yang memberi keleluasaan sekolah untuk mengembangkan materi pelajaran tentu menjadi ruang kolaborasi yang baik antar-stakeholders untuk mengangkat fenomena sosial yang berkembang di masyarakat sekitar.
Fenomena polisi tidur hanyalah salah satu gambaran dari sebuah solusi yang tidak solutif yang berkembang di masyarakat terkait dengan karakter yang mengalami penurunan dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kita.
Banyak contoh kecil yang bisa kita lakukan untuk membangun kolaborasi dalam pendidikan karakter ini, misalnya tentang perilaku berkendaraan. Pengelola sekolah dan orang tua membangun kesepakatan dan kesepahaman tentang aturan berlalu lintas, seperti dengan membuat aturan bahwa peserta didik yang sudah memenuhi syarat membawa sepeda motor ke sekolah hanya boleh menggunakan kendaraan yang memenuhi standar berkendaraan, seperti kelengkapan sepeda motor secara fisik, termasuk knalpot yang standar.
Langkah ini penting agar di jiwa para siswa benar-benar tumbuh dan berkembang nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila dalam pribadi anak-anak pewaris kehidupan masa depan. Perlu kita tekankan urgensi keteladanan dan kolaborasi stakeholders.
Hanya dengan keteladan dan kolaborasi kita semua akan dapat mendampingi anak-anak kita dalam memahami norma-norma kehidupan bermasyarakat, meski hal tersebut tidak tertulis bisa menjadi aturan bersama yang perlu dijunjung tinggi. Semoga.
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 11 Oktober 2023. Penulis adalah guru SMP Pangudi Luhur Bintang Laut Solo dan SMA Pangudi Luhur St. Yosef Solo)