SOLOPOS.COM - Rini Yustiningsih (Istimewa/Dokumen pribadi).
Solopos.com, SOLO -- Seribu hari lagi coblosan pemilihan presiden (pilpres) 2024. Masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 2019-2024 akan berakhir pada 20 Oktober 2024.
Mengacu aturan, presiden dan wakil pres masa jabatan berikutnya harus sudah terpilih dua pekan sebelum 20 Oktober 2024, artinya harus sudah terpilih pada 6 Oktober 2024.
Berdasarkan jadwal di UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum, tahapan pilpres 2024 diperkirakan dimulai pada Juli 2022 dan pemungutan suara (coblosan) diperkirakan pada Maret 2024.
Berdasarkan UU Pemilu, pilpres 2024 dilangsungkan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg), yakni anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta memiih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Berdasarkan UU Pemilu, pilpres 2024 dilangsungkan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg), yakni anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta memiih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Pada 2024 juga akan digelar kontestasi pemilihan gubernur maupun bupati/wali kota. Tahun 2024 adalah tahun politik. Coblosan masih seribu hari lagi, namun partai politik (parpol) sudah mulai pasang kuda-kuda.
Memanaskan mesin politik, melempar wacana, adu argumen, bersilaturami ke sana ke sini. Manuver yang mereka lakukan seiring dengan bermunculannya lembaga-lembaga survei yang merilis hasil survei tingkat elektabilitas sejumlah tokoh.
Sejumlah politikus mengemukakan pernyataan, entah bertujuan sekadar mengundang reaksi, memetakan persaingan politik, atau test the water alias uji coba sebelum kontestasi dimulai. Setidaknya nyaris tiga pekan terakhir publik disuguhi drama politik.
Jika dicermati, ada tiga kategori masyarakat dalam menyikapi berita/informasi politik. Pertama, cari hiburan. Bagi beberapa orang drama politik ini dianggap sebagai “jeda” di tengah informasi seputar Covid-19 yang belum reda.
Mereka yang masuk kategori ini menempatkan diri sebagai penonton dan penikmat. Biasanya mereka menganggap manuver yang dilakukan parpol maupun politikus sebagai hiburan di tengah kejenuhan akibat segala pembatasan.
Toh, politik itu nisbi. Hari ini mengemukakan pernyataan A bermanuver B, lusa bisa berubah menjadi pernyataan C bermanuver D. Para politikus biasa menyebut politik itu dinamis. Kedua, masa bodoh. Mereka ini termasuk golongan yang acuh tak acuh, tidak mau tahu dinamika politik.
Ada dua kemungkinan mereka masuk kriteria ini. Mereka yang kecewa dengan politik karena di mata mereka politik tak lebih hanya perebutan kekuasaan dan hanya mengorbankan rakyat kecil. Di mata mereka politik tidak memperbaiki keadaan.
Aristoteles menyebut politik merupakan usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama. Mereka menganggap politik yang terjadi saat ini sudah jauh melenceng dari pemikiran Aristoteles itu.
Kecewa
Sikap antipati terhadap politik yang ditunjukkan mereka adalah bentuk kekecewaan atas beragam persoalan bangsa yang belum tuntas. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme membuat kemiskinan, pengangguran, dan lainnya tak kunjung teratasi.
Mereka yang masuk kategori cuek karena mempunyai pegangan hidup manut. Prinsip manut ini bagi mereka bisa menenteramkan hati dan pikiran daripada mengikuti pusaran berita politik yang membingungkan.
Ketiga, merekam jejak. Ada juga masyarakat yang mengikuti drama politik ini sebagai upaya untuk mengamati, mencermati, dan menganalisis para politikus dan parpol. Mereka merekam jejak para politikus, merekam tindakan maupun pernyataan mereka. Informasi yang berseliweranini bisa menjadi bahan atau modal sebelum menentukan pilihan. Anda masuk kategori mana?
Terlepas dari itu semua, seribu hari yang masih lama rasanya kurang pas jika bermanuver untuk pilpres 2024. Ini soal etika dan empati. Di tengah tren kenaikan pengidap Covid-19 setelah libur Lebaran lalu. Di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih benar akibat Covid-19.
Tren kenaikan jumlah pengidap Covid-19 terjadi di beberapa daerah. Secara akumulatif nasional, hingga Senin (31/5/2021), kasus positif mencapai 100.000 orang, padahal sebelumnya melandai di bawah 90.000 kasus.
Ini adalah ancaman di depan mata. Bukankah kita tidak mau Indonesia senasib dengan India dalam hal gelombang baru pandemi Covid-19? Rentetannya panjang jika kasus positif terkerek naik. Selain dampak ekonomi, dampak yang tak kalah penting yakni pendidikan.
Banyak pelajar maupun mahasiswa yang merindukan aktivitas tatap muka di sekolahan dan kampus. Tak ada salahnya sebagian elemen masyarakat meminta para politikus dan parpol menahan diri, tak mengumbar manuver demi pilpres 2024.
Tentu banyak yang berharap mereka mengunggah simpati dan empati dengan lebih banyak menyalurkan energi untuk menangani Covid-19. Anggap saja ini juga sebagai investasi sosial menghadapi kontestasi politik pada 2024.