SOLOPOS.COM - Pencanangan desa antikorupsi dan SD berintegritas di Grha Bung Karno Klaten, Kamis (18/1/2024). (Solopos.com/Taufiq Sidik Prakoso)
Pemerintah Kabupaten Klaten baru-baru ini mencanangkan 31 desa antikorupsi dan 77 sekolah dasar berintegritas. Hal itu menjadi salah satu ikhtiar Pemerintah Kabupaten Klaten mengampanyekan budaya antikorupsi dari lingkungan terkecil, yakni sekolah dan pemerintah desa.
Sekolah dasar berintegritas peduli pada penanaman budaya antikorupsi sejak dini. Desa antikorupsi diwujudkan melalui transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Semua pemerintah desa di Kabupaten Klaten saat ini wajib memasang pengumuman tentang anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa di lokasi-lokasi strategis di setiap desa.
Desa antikorupsi, sekolah dasar berintegritas, dan pemasangan informasi APB desa di lokasi strategis sebenarnya bukan program baru, bukan ide baru, dan sebenarnya telah dikenal khalayak luas.
Pada peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia), pada Desember 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan 29 desa di Provinsi Jawa Tengah sebagai percontohan desa antikorupsi.
Pada peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia), pada Desember 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan 29 desa di Provinsi Jawa Tengah sebagai percontohan desa antikorupsi.
Kendati bukan ide baru, yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten patut diberi apresiasi. Pencanangan desa antikorupsi, sekolah berintegritas, dan pemasangan informasi APB desa di lokasi-lokasi strategis dan ruang publik menjadi aktualisasi program yang harus dimaknai sebagai kesadaran bahwa membangun budaya antikorupsi harus dilakukan terus-menerus.
Penguatan budaya antikorupsi harus dilakukan di semua lini, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, secara simultan dan terus-menerus, apalagi korupsi memberi dampak yang sangat buruk bagi masyarakat.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten itu layak dipuji, apalagi di tengah fakta bahwa korupsi di pemerintah desa makin sering terjadi. Peningkatan distribusi dana desa ternyata juga meningkatkan jumlah kasus korupsi di desa-desa.
Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja desa, merupakan bagian penting dari strategi mencegah korupsi di pemerintahan desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Sekolah dasar berintegritas juga bagian penting membangun budaya antikorupsi sejak dini. Kebjakan ini menjadi ikhtiar membangun fondasi budaya antikorupsi di kalangan generasi penerus bangsa.
Memahamkan korupsi sebagai perusak kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan sejak dini. Pada saat bersamaan dibangun pula sikap antikorupsi sebagai bagian penting pendidikan dan pembangunan karakter.
Ini harus dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan, dan bergenerasi-generasi. Korupsi dalam segala bentuk adalah musuh bersama. Mencegah dan memberantas harus dilakukan simultan dari atas dan dari bawah.
Penegakan hukum antikorupsi secara keras, tegas, dan tanpa kompromi harus disertai pembangunan kesadaran bahwa korupsi adalah perusak peradaban, perusak kehidupan berbangsa dan bernegara.