APBN untuk Indonesia Emas

Solopos.com, SOLO – Saat  ini Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 sedang dibahas oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Dalam anggaran belanja, salah satu hal yang perlu dicermati adalah anggaran untuk pembangunan manusia. Indonesia diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi pada 2030—2040 karena pada rentang tahun tersebut usia produktif 15 tahun hingga 64 tahun akan jauh lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif.

Promosi Ayo Mudik, Saatnya Uang Mengalir sampai Jauh

Penduduk usia muda tersebut tentu saja membutuhkan dukungan dari berbagai kalangan, tak terkecuali pemerintah, untuk memaksimalkan produktivitas mereka. Penting sekali menyiapkan infrastruktur yang baik. Pembangunan manusia harus benar-benar diperhatikan.

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah ringkasan ukuran pencapaian rata-rata dalam dimensi-dimensi utama pembangunan manusia, seperti umur panjang dan sehat, berpengetahuan luas, serta memiliki standar hidup yang layak (UNDP, 2023).

Dukungan APBN ini sangat penting karena 19,5% kontribusi alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan memengaruhi IPM (Sari et.al, 2022). Dengan demikian, sukses atau tidaknya menyiapkan generasi emas sangat tergantung dari alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan penjelasan Kementerian Keuangan pada Juli 2023, Indonesia kembali masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle-income country (UMIC). Ini pencapaian luar biasa karena pada saat ini dunia tengah dalam tekanan dan ketidakpastian.

Bank Dunia mencatat bahwa gross national income (GNI) per kapita Indonesia tercatat naik sebesar 9,8% menjadi US$4.580 pada 2022. Ini tak lepas dari peran Indonesia yang berhasil mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Kondisi ini semakin mengukuhkan Indonesia benar-benar resilience dalam menghadapi berbagai guncangan. Diharapkan momentum ini akan berlanjut seiring dengan pemanfaatan bonus demografi yang harus dipersiapkan sedini mungkin.

Dukungan pemerintah untuk pembangunan manusia dapat dilihat dari alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dan kesehatan. Pemerintah secara konsistem memberikan dukungan melalui APBN untuk kedua fungsi tersebut.

Penjelasan Kementerian Keuangan mengenai RAPBN 2024 menunjukkan pada 2014 hingga 2019, pemerintah melalui APBN mengalokasikan Rp3.492,8 triliun untuk dua fungsi itu. Anggaran pendidikan pada 2024 dialokasikan sebanyak Rp660,8 triliun.

Alokasi anggaran tersebut meningkat 19,7% daripada tahun anggaran sebelumnya. Belanja pendidikan pada RAPBN 2024 terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, tansfer ke daerah (TKD) sebanyak Rp346,6 triliun, dan pembiyaan Rp77 triliun (di antaranya untuk dana abadi di bidang pendidikan).

Belanja tersebut untuk membiayai antara lain untuk program keluarga harapan (PKH), kartu Indonesia pintar (KIP), dan bantuan operasional sekolah, dana alokasi khusus untuk tunjangan profesi guru serta tunjangan khusus guru, termasuk alokasi untuk penambahan dana abadi di bidang pendidikan yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Meski mandatory spending fungsi kesehatan tidak lagi ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah ternyata tidak menurunkan alokasi belanja fungsi ini. Anggaran kesehatan pada 2024 sebanyak Rp186,4 triliun atau sebanyak 5,6% dari APBN.

Fakta ini sekaligus memupus kekhawatiran dari berbagai kalangan atas penghapusan mandatory spending di APBN. Lebih dari itu, anggaran kesehatan pada 2024 tumbuh 8,1% jika dibandingkan dengan outlook APBN 2023.

Belanja tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp106,9 triliun, belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp13,4 triliun, jaminan kesehatan ASN/TNI/Polri dan TKD sebesar Rp66,1 triliun.

Pada 2019 hingga 2024, anggaran kesehatan yang dialokasikan dalam APBN sebanyak Rp1.149,9 triliun. Anggaran kesehatan juga diberikan untuk penambahan alokasi pembangunan rumah sakit di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah lainnya, untuk 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), fasilitas dan pembinaan, jaminan kesehatan untuk ASN/TNI/Polri, sarana dan prasarana kesehatan daerah, gaji dokter dan perawat, serta penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kesehatan di berbagai wilayah.

Dibutuhkan monitoring dan evaluasi agar semakin berdampak. Pertama, monitoring penerima bantuan apakah sesuai atau belum. Dibutuhkan peran masyarakat untuk membantu pengurus kelurahan atau desa agar kelompok masyarakat atau individu yang benar-benar membutuhkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

Kedua, turut memberikan informasi mengenai berbagai bantuan yang dialokasikan dari APBN seperti PBI JKN, PKH, KIP serta program-program lainnya. Tidak dapat dipastikan bahwa semua orang mengetahui fasilitas pemerintah tersebut meski teknologi komunikasi digital sudah digunakan secara luas.

Tetap dibutuhkan kepedulian untuk saling memberikan informasi dan membantu menyediakan akses kepada fasilitas-fasilitas tersebut. Ketiga, peningkatan pelayanan oleh penyelenggara layanan pendidikan dan kesehatan. Ini salah satu kunci penting keberhasilan program.

Baik atau tidaknya layanan pendidikan sebenarnya tidak semata-mata dari nilai hasil ujian, melainkan pengetahuan dan cara berpikir serta keterampilan untuk memperbaiki kualitas hidup. Pendidikan juga seharusnya membentuk kompetensi dalam mencari kerja untuk meningkatkan taraf hidup para peserta didik.

Demikian pula pada layanan kesehatan. Semakin baik layanan kesehatan melalui program JKN diharapkan semakin meningkatkan animo masyarakat untuk berobat sebelum tingkat penyakit semakin sulit diobati karena bertambah parah. Lagi pula, saat ini JKN sudah mendominasi sistem kesehatan.

Pada dasarnya kualitas belanja pendidikan dan kesehatan sangat bergantung pada peran masyarakat juga. Efektivitas dua jenis belanja tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan Indonesia menciptakan nilai tambah dan lepas landas menjadi negara maju menuju Indonesia emas.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 9 September 2023. Penulis adalah Pranata Humas Kementerian Keuangan. Esai ini merupakan pendapat pribadi penulis, tidak mewakili pendapat instansi tempat penulis bekerja)