Solopos.com, SOLO – Hiruk pikuk dinamika politik kian terasa setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mereka adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Moh. Mahfud Md.
Promosi Semarang (Kaline) Banjir, Saat Alam Mulai Bosan Bersahabat
Pada 3 November 2023, KPU lebih dahulu menetapkan 9.917 calon anggota DPR dan 668 calon anggota DPD untuk pemilihan calon anggota legislatif dalam Pemilu 2024. KPU daerah juga menerapkan calon anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang jumlahnya puluhan ribu orang.
Mereka calon anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Mereka akan mempebutkan 580 kursi DPR, 2.372 kursi DPRD provinsi, dan 17.510 kursi DPRD kabupaten/kota.
Riuh rendah kontestasi Pemilu 2024 ini akan terus menggema dalam beberapa bulan ke depan. Masa kampanye adalah 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 dan pemungutan suara pada 14 November 2024.
Dinamika politik pemilihan presiden-wakil presiden ataupun pemilihan nggota legislatif yang secara natural memunculkan riak-riak—bisa kecil dan bisa besar—kadang-kadang membuat khawatir sebagian orang, khususnya pelaku ekonomi.
Beberapa waktu lalu, seorang pengusaha di Kota Solo bercerita dengan lugas tentang para pengusaha yang memilih wait and see atas berbagai perkembangan politik. Ada harap-harap cemas dengan situasi politik yang berkembang saat ini.
Para elite saling sindir hingga saling serang melalui pernyataan secara terbuka. Para pengusaha itu khawatir apabila kontestasi politik ini mencapai titik didih sehingga mengganggu stabilitas keamanan yang pada akhirnya berdampak bagi sektor ekonomi.
Pengusaha itu berharap dinamika politik yang terjadi sewajarnya saja. Kompetisi dan ingin menang itu wajar dan harus, tapi tidak perlu berlebihan karena bisa berdampak negatif bagi keamanan dan perekonomian.
Harus diakui, tahun politik punya dua sisi sekaligus, yaitu bisa berdampak negatif bagi ekonomi bila kompetisi politik tidak berjalan dengan baik atau sampai berujung chaos. Sebaliknya, bila berjalan smooth dan lancar, tahun politik bisa mengungkit perekonomian.
”Pada masa kampanye biasanya [perekonomian] melesat. Tahu sendirilah uang yang beredar berapa banyak itu saat kampanye,” ujar pengusaha tersebut.
Pernyataan itu terkonfirmasi dengan data-data pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Tiap menjelang tahun politik ada lonjakan konsumsi rumah tangga dan nonrumah tangga yang ini secara otomatis berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Kementerian Keuangan memiliki perhitungan yang lebih terperinci mengenai hal ini. Para caleg yang berkompetisi dikalkulasi kasar akan mengeluarkan biaya Rp1 miliar untuk calon anggota DPR dan Rp200 juta untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota.
Berdasar perhitungan awal ini, calon anggota DPR saja sudah mengeluarkan Rp9,9 triliun. Belum untuk calon anggota DPRD, calon anggota DPD, dan calon presiden-calon wakil presiden.
Angkanya bisa berlipat-lipat dari itu. Ini baru hitungan kasar. Riilnya bisa jadi jauh lebih besar daripada itu. Setidaknya kontestasi politik ini diproyeksikan akan menyumbang sekitar 0,27% pertumbuhan pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Berharap banyak agar tahun politik bisa menjadi salah satu pengungkit ekonomi Indonesia pada 2024 bukan tanpa sebab. Kondisi global yang masih dipenuhi dengan ketidakpastian menjadi salah satu pemantik ekonomi dunia masih tertekan pada 2024.
Ekonom yang pernah menduduki jabatan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro, saat acara Wealth Xpo di Kota Solo yang digelar PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (CIMB Niaga) menyebut di tengah proyeksi pelambatan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh positif meski melambat dibandingkan tahun 2023.
Pemerintah dan DPR mematok pertumbuhan ekonomi 5,2%. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan pada kisaran 5%. Sejumlah lembaga dunia seperti IMF, OECD, dan ADB juga memberikan proyeksi yang serupa.
Dengan proyeksi itu, banyak kalangan menyebut pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. Dengan perspektif lain, pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya juga menunjukkan stabilitas. Di tengah tekanan ekonomi dunia, ada stabilitas yang bisa dijaga.
Di dalam negeri, tantangan tahun politik juga dinamis. Artinya apabila stabilitas politik dan keamanan terjaga, tahun politik ini bisa menjadi pengungkit ekonomi. Apabila kondisi keamanan menjadi tidak stabil gara-gara kondisi politik, bisa menjadi penjepit ekonomi.
Wajar bila pesta demokrasi riuh rendah, beradu strategi untuk menang, hingga aneka riak-riak. Harapannya kondisi tidak menjadi ombak yang bisa menggulung ekonomi. Inilah tantangan yang harus dijawab karena politik dan ekonomi tidak bisa sepenuhnya dipisahkan.
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 22 November 2023. Penulis adalah jurnalis Solopos Media Group)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
