Dampak Ekonomi Boikot Israel

Solopos.com, SOLO – Babak terbaru konflik Palestina-Israel terjadi di Jalur Gaza. Israel terus memburu Hamas dengan berbagai serangan membabi buta sebulan lebih dan belum ada tanda-tanda akan berhenti.

Berbagai pihak mengupayakan gencatan senjata maupun jeda kemanusiaan, namun ditolak Israel. Berbagai solidaritas bagi Palestina terus ditunjukkan melalui beragam cara. Seruan memboikot produk-produk yang mendukung Israel terus menggema.

Promosi Semarang (Kaline) Banjir, Saat Alam Mulai Bosan Bersahabat

Salah satunya lewat gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) melalui platform X. Negara-negara muslim berpeluang besar mendongkrak pengaruh perekonomian mereka melalui berbagai macam produk halal untuk menggantikan produk-produk yang mendukung agresi Israel.

Data DinarStandard yang dikutip Salaamgateway menyatakan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengimpor sekitar US$79 miliar produk halal dari lima negara yang mendukung agresi Israel saat ini.

Amerika Serikat, Inggris, India, Jerman, dan Prancis adalah lima negara pendukung terbesar Israel pada 2022-2023. Dukungan tersebut meliputi bantuan militer, ekonomi dan perdagangan, serta dukungan politik.

OKI saat ini beranggotakan 57 negara yang tersebar di empat benua dan merupakan organisasi terbesar kedua di dunia setelah PBB. Pada 2022, nilai ekspor produk-produk halal dari India ke negara-negara anggota OKI menempati peringkat kedua dengan nilai US$26,4 miliar.

Nilai ekspor produk-produk halal Amerika Serikat ke negara-negara anggota OKI senilai US$20,8 miliar dan menempati peringkat keempat. Ekspor produk halal Prancis, Jerman, dan Inggris ke negara-negara anggota OKI mencapai US$15 miliar (peringkat ke-7), US$10,7 miliar (peringkat ke-11), dan US$ 4,4 miliar (peringkat ke-23).

Menurut perhitungan Salaamgateway, setidaknya US$60 miliar (76%) produk-produk halal tersebut dapat dengan mudah digantikan oleh produk-produk halal dari negara lain. Dari perkiraan US$60 miliar tersebut, sektor makanan dan minuman halal berkontribusi sebesar 65,9%.

Pakaian dan kosmetika halal berkontribusi 5,9% dan 3,9%. Produk-produk tersebut selayaknya dapat digantikan oleh barang-barang yang diproduksi negara-negara muslim. Peluang ini harus dapat ditangkap para pelaku industri halal di negara-negara anggota OKI.

Gerakan protes di sektor ekonomi dapat menimbulkan dampak besar. Pada tingkat pembeli terjadi gelombang perpindahan pilihan. Terjadi juga gelombang penghentian pembelian produk dengan merek tertentu dan pemisahan produk dan perusahaan yang memiliki pandangan partisan.

Profesor Jeffrey Sonnenfeld dari Yale University mencatat setidaknya 160 perusahaan mengecam serangan Hamas. Beberapa waralaba perusahaan makanan dan minuman secara terang-terangan mendukung Israel.

Burgerking Israel memasang foto paket makanan yang didonasikan kepada “para pahlawan” melalui akun Instagram mereka. Sedangkan McDonald’s Israel juga mengumumkan makanan gratis bagi para tentara Israel.

Tidak mengherankan bila gerakan BDS melancarkan kecaman yang keras kepada merek produk negara-negara barat seperti McDonald’s, Domino’s, Pizza Hut, dan Papa Johns. Saat ini dampak perpindahan pilihan pembeli maupun penghentian konsumsi produk dengan merek tertentu memang masih perlu dicermati.

Aksi serupa pada masa lalu membuktikan mampu menimbulkan dampak ekonomi yang cukup berpengaruh. Laporan Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menyebut penurunan penanaman modal asing langsung di Israel sebesar hampir 50% pada 2014 jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu penulis laporan tersebut menyatakan ada hubungan antara penurunan penanaman modal asing langsung  dengan aksi boikot Israel yang terjadi saat itu. Pada September 2005, marak protes terhadap kartun Nabi Muhammad SAW yang dimuat surat kabar Denmark.

Protes tersebut terbukti mampu menimbulkan dampak ekonomi bagi Denmark. Dalam aksi protes tersebut, supermarket-supermarket di seantero negara teluk menyingkirkan berbagai macam produk Denmark dari rak-rak mereka.

Pada kurun waktu Februari hingga Juni 2006, ekspor Denmark ke negara-negara di kawasan Timur Tengah terpangkas separuh. Kerugian bisnis Denmark mencapai US$170 juta. Populasi umat Islam saat ini mencapai dua miliar dan tersebar di berbagai belahan dunia. Angka tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata.

Jumlah populasi dan daya beli yang besar menimbulkan daya tarik yang diperhitungkan bagi berbagai macam produk dan merek di dunia. CEO dan Managing Partner DinarStandard, Rafiudddin Shikoh, menyatakan nilai konsumsi produk halal dunia US$2,1 triliun pada 2022.

Daya ungkit perekonomian halal dapat menjadi lebih signifikan dengan didukung rantai pasokan yang kuat. Jika konflik yang terjadi saat ini tidak kunjung berakhir, para pelaku industri akan memikirkan ulang sikap. Di sisi lain, konflik yang terjadi menimbulkan solidaritas yang kuat di antara umat Islam di tingkat bangsa, komunitas, maupun individu.

Kuatnya solidaritas ini harus digunakan untuk mendongkrak industri halal di negara-negara muslim. Boikot terhadap produk-produk yang mendukung Israel dapat digantikan dengan menggunakan produk-produk halal dari negara muslim.

Demikian juga produk-produk halal yang diproduksi negara-negara yang mendukung Israel bisa digantikan produk-produk dari negara-negara muslim. Hal ini tentu memerlukan kerja sama dan kesadaran kolektif di antara negara-negara muslim sehingga pertumbuhan industri halal dapat terdongkrak secara signifikan.

Rafiuddin Shikoh berpandangan kondisi perekonomian Palestina harus didongkrak untuk menangani ketidakadilan yang dihadapi bangsa itu. Ini memerlukan respons strategis yang berkelanjutan dan memiliki dampak yang signifikan pada berbagai bidang.

Strategi yang lebih spesifik diperlukan untuk mencapai dampak pada jangka pendek, menegah, maupun panjang. OKI dapat menciptakan tekanan ekonomi yang sangat berdampak dan berkesinambungan sebagai senjata dalam menghadapi krisis Palestina saat ini.

Hal tersebut dapat dicapai melalui koordinasi strategis, penyusunan kembali tata perdagangan, dan menggunakan berbagai kesepakatan ekonomi di antara 57 anggota. Negara-negara anggota OKI harus menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat mendukung tekanan ekonomi yang disepakati.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 17 November 2023. Penulis adalah alumnus Program Master of Public Adminstration, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia)