Data Berbasis Realitas Lokal

Pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak serta-merta mengacu data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan program mengatasi kemiskinan ekstrem di 71 desa di 23 kecamatan di kabupaten itu.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri memilih tahapan lebih sulit dengan memverifikasi dan memvalidasi data P3KE yang berbasis pemutakhiran pendataan keluarga dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada 2021.

Promosi Isra Mikraj, Mukjizat Nabi yang Tak Dipercayai Kaum Empiris Sekuler

Pilihan langkah Pemerintah Kabupaten Wonogiri itu menghasilkan data yang jauh berbeda dengan data P3KE. Data hasil perbaikan dengan basis realitas lokal itu menghasilkan data-data aktual dan faktual kondisi kemiskinan yang berbasis orang per orang dan keluarga.

Contoh perbedaan data yang dihasilkan adalah jumlah rumah tak layak huni di basis data P3KE 38 unit dan setelah diperbaiki dengan validasi dan verifikasi faktual bertambah menjadi 516 unit.

Data anak tidak sekolah yang dalam basis data P3KE sebanyak 6.289 anak menyusut menjadi 1.294 anak. Perubahan data juga terjadi pada kategori lain sesuai indikator kemiskinan ekstrem yang menjadi dasar verifikasi dan validasi.

Perbedaan data berbasis indikator kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemutakhiran data di daerah menunjukkan ketidakkonsistenan cara mendefinisikan kemiskinan.

Misalnya, ambang batas pendapatan atau kriteria yang digunakan untuk menentukan seseorang atau sebuah keluarga dianggap miskin bisa berbeda di tingkat nasional dan lokal. Akibatnya, jumlah orang yang dianggap miskin juga berbeda antara data versi pemerintah pusat dan data di daerah.

Kehendak memperbaiki data berbasis realitas lokal inilah yang layak diapresiasi. Bisa jadi perbaikan data berkonsekuensi dukungan dana untuk mengatasi kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih besar.

Ketika data rumah tak layak huni bertambah banyak setelah data diverifikasi ulang tentu membutuhkan alokasi anggaran lebih banyak untuk memugar, namun inilah realitas yang harus diketahui demi keberhasilan mengatasi kemiskinan ekstrem.

Inisiatif memperbaiki data berbasis realitas lokal juga wujud respons Pemerintah Kabupaten Wonogiri terhadap dinamika realitas kemiskinan yang ternyata juga cepat berubah sesuai kondisi kehidupan nyata.

Memilih pekerjaan lebih sulit demi mengatasi kemiskinan ekstrem secara aktual dan faktual tentu jauh lebih baik daripada sekadar mengacu data yang banyak salahnya dan tidak aktual serta tidak faktual.

Mengatasi kemiskinan—apalagi kemiskinan ekstrem—bukan sekadar mengalokasikan anggaran dan program sesuai data. Yang terpenting adalah memastikan data tersebut valid, aktual, dan faktual.

Langkah Pemerintah Kabupaten Wonogiri ini menunjukkan jalur birokrasi yang panjang dan rumit jelas tidak ideal untuk merespons perubahan cepat data kemiskinan secara aktual dan faktual.

Butuh kearifan pemerintah daerah—berbasis data-data lokal—untuk lebih memercayai kondisi aktual dan faktual kemiskinan daripada basis data top down yang ketinggalan dinamika aktual dan faktual.