Desentralisasi di Tangan Pemuda

Solopos.com, SOLO – Dua  dekade otonomi daerah memberikan ruang sirkulasi perputaran kekuasaan di daerah. Pada rentang waktu ini setiap insan memiliki kesempatan yang sama memegang tampuk kepemimpinan regional.

Kesetaraan kesempatan ini memberikan garansi kepada mereka yang ingin berbakti kepada negara dan rakyat. Demokrasi pascareformasi 1998 memberikan ruang konkret bagi generasi muda.

Promosi Bukan Mission Impossible, Garuda!

Pada aras eksekutif hari ini kita melihat, antara lain, Gibran Rakabuming (Wali Kota Solo), Mochamad Nur Arifin (Bupati Trenggalek), dan Sutan Riska Tuanku Kerajaan (Bupati Dharmasraya). Di level legislatif muncul, antara lain, Wiliam Aditya Sarana (DPRD DKI Jakarta) dan Ismail Bachtiar (DPRD Sulawesi Selatan).

Parade keterlibatan generasi milenial dalam pemerintahan daerah menjadi bukti pascareformasi kesempatan itu semakin terbuka lebar. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan batas usia minimal 30 tahun bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Batas usia minimal 25 tahun berlaku bagi calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Batasan ini memberikan kesempatan bagi mereka yang matang secara usia untuk terjun dalam kontestasi politik daerah.

Tentu saja hal ini menjadi perdebatan manakala muncul premis soal kematangan tidak serta-merta dilihat dari usia. Terlepas dari batasan itu spirit demokrasi yang diusung oleh rezim desentralisasi nyatanya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pejabat-pejabat muda.

Cakrawala politik masyarakat yang semakin maju pada akhirnya tidak menaruh usia sebagai aspek penilaian. Masyarakat mulai berpikir tentang keunggulan sosok dan gagasan sebagai konsideran dalam menjalankan hak politik.

Inilah esensi desentralisasi politik. Ruang keterlibatan terbuka luas. Aspek partisipasi dan representasi menjadi kata kunci melihat kemajuan desentralisasi politik di Indonesia. Representasi kaum muda dalam politik lokal menghadirkan angin segar bagi kelangsungan otonomi daerah pada masa mendatang.

Kehadiran politikus muda secara perlahan-lahan menarik minat kaum muda berpartisipasi dalam politik. Pertanyaanya, bagaimana mereka berkolaborasi dengan pihak yang lebih tua secara usia? Budaya ketimuran tentu mengharapkan sikap ewuh pakewuh anak muda kepada yang lebih tua.

Ihwal ini, politik yang elegan adalah kemampuan cair dalam berkomunikasi dan manajerial. Cair bukan berarti segan, namun elastis dalam bersikap dan melaksanakan profesionalisme. Apakah pejabat muda bisa melakukannya? Tentu saja bisa.

Kita tahu bagaimana Gibran menjalankan politik parkir mobil dan politik simbolis lainnya untuk menegur aparatur yang bermasalah. Keberanian Gibran berseberangan dengan Gubernur Jawa Tengah dalam menyikapi pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tak bisa diabaikan dalam penilaian ini.

Lihat juga bagaimana Wiliam Aditya Sarana mengawal kasus lem Aica Aibon yang jelas lawannya lebih dewasa. Saat itu Wiliam versus everybody. Untuk melakukan ini perlu keberanian dan kematangan bersiasat tingkat tinggi.

Terlepas masih ada tudingan politikus muda yang melanjutkan dinasti—orang tua—atau dinilai kebanyakan gimik, dua oraang ini mampu bekerja dan memberi antitesis yang konkret. Tak tampak kecanggungan Gibran dan Wiliam dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat daerah.

Bagaimana dengan prestasi mereka selama menjabat? Progresivitas kemajuan Kota Solo dirasakan nyata oleh publik, kendati masih banyak pekerjaan yang perlu dituntaskan. Terlepas dari status anak Presiden Joko Widodo, Gibran mampu menjadi pembeda yang unggul dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Contoh lain, Mochamad Nur Arifin atau yang biasa disapa Cak Ipin memiliki sederet prestasi bergengsi di tingkat nasional. Usia muda tak menyurutkan perlawanan terhadap tambang emas.

Jelas ini sebuah keteladanan yang patut diapresiasi dan dijadikan contoh sebab tidak semua politikus hari ini memiliki sikap yang tuntas terhadap keberlanjutan lingkungan. Beragam contoh di atas tidak dimaksudkan menjadi promosi politik terselubung.

Ada pembelajaran berbasis bukti yang bisa kita lihat untuk menguji sejauh mana kepemimpinan lokal para pemuda telah bergerak. Spirit progresivitas kaum muda terbukti membawa perubahan signifikan bagi daerah.

Perubahan yang progresif adalah modal konkret yang akan menuntun daerah ke pencapaian ultimate goal otonomi daerah: kesejahteraan masyarakat. Dimensi desentralisasi yang kita kupas selanjutnya adalah soal administrasi.

Penataan kewenangan yang rumit dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tak menyurutkan semangat para pejabat muda. Kemampuan manajerial yang mumpuni serta teladan kepemimpinan memudahkan para pejabat muda menjalankan roda pemerintahan.

Tentu saja hal ini tidak mudah sebab banyak persoalan ketidakmajuan suatu daerah yang berasal dari persoalan administratif. Hari ini belum banyak anak muda yang menjadi pejabat, baik di level eksekutif maupun legislatif.

Feodalisme masih sering kita temui. Satu-satunya jalan pendobrak feodalisme adalah anak muda hadir dalam pertarungan politik. Kegagalan Faldo Maldini, Tsamara Amany, Dara Adinda Nasution, dan Cakra Yudi Putra dalam pengajuan gugatan batasan umur keikutsertaan pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi diharapkan tak menyurutkan anak muda terlibat dalam politik lokal.

Peribahasa latin non multa sed multum (bukan soal kuantitas, tapi totalitas yang utama) menggambarkan kinerja para politikus muda hari ini. Progresivitas kerja mereka menghadirkan optimisme implementasi otonomi daerah pada masa mendatang.

Di tengah tantangan nuansa sentralisasi Undang-undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah) mereka tak bergeming.

Mereka menjalankan totalitas dalam tugas. Selamat melanjutkan pekerjaan, para politikus muda. Siapkanlah jalan bagi yang lain sebab masa depan otonomi daerah berada di genggaman para pemuda.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 29 September 2023. Penulis adalah analis kebijakan di Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah)