Evaluasi Kebijakan Subsidi Motor Listrik

Keputusan pemerintah memberikan subsidi Rp7 juta untuk pembelian sepeda motor listrik belum berdampak signifikan pada pertumbuhan penjualan kendaraan tersebut. Dari kuota subsidi untuk 20.000 sepeda motor listrik pada 2023, penyaluran hingga awal November 2023 kurang dari 50%.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko keheranan dengan kondisi tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beberapa waktu sebelumnya juga menyatakan minat masyarakat mengikuti program konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan berbasis listrik dan minat mendapatkan subsidi pembelian sepeda motor listrik memang masih rendah.

Promosi Isra Mikraj, Mukjizat Nabi yang Tak Dipercayai Kaum Empiris Sekuler

Pemerintah ingin ada percepatan mewujudkan era kendaraan listrik—termasuk sepeda motor listrik—dalam beberapa tahun ke depan. Tujuannya menurunkan emisi karbon hingga 29%. Pemerintah harus mengevaluasi pemberian bantuan alias subsidi kendaraan listrik yang ditetapkan sebesar Rp7 juta per unit.

Evaluasi mestinya berujung pada pelonggaran sejumlah ketentuan yang diharapkan bisa mendongkrak minat masyarakat memanfaatkan program subsidi motor listrik. Salah satu pemicu program subsidi motor listrik dan konversi sepeda motor berbahan bakar minyak ke motor listrik sepi peminat adalah lembaga pembiayaan yang masuk tergolong minim.

Beberapa diler tidak menyediakan skema pembiayaan kredit. Kalaupun ada, jumlahnya hanya sedikit. Calon konsumen harus memenuhi beberapa syarat agar pengajuannya bisa diterima. Jika tidak, masyarakat harus membeli secara tunai untuk mendapatkan subsidi.

Sejumlah diler mencoba cara-cara lain agar calon pembeli tetap bisa menebus motor listrik. Termasuk mengakali aturan lama yang mengatur empat syarat penerima subsidi, yakni penerima kredit usaha rakyat, penerima bantuan upah kerja di bawah Rp3,5 juta, pengguna listrik di bawah 900 VA, dan penerima bantuan sosial.

Evaluasi teknis dan mekanisme hingga pola pembelian sepeda motor listrik harus dilakukan secara komprehensif. Pemerintah bisa jadi harus melibatkan lebih banyak pihak untuk mendukung kebijakan menuju era kendaraan listrik.

Satu hal yang diinginkan masyarakat adalah kemudahan dan pemerintah harus bisa menerjemahkannya ke dalam kebijakan.  Evaluasi harus dilakukan menyeluruh agar ketahuan apa penyebab utama program ini tidak laku.

Apakah karena pola pikir masyarakat? Apabila ini penyebab utama, berarti harus ada sosialisasi dan edukasi lebih masif. Apakah karena dana subsidi dari pemerintah terlambat cair ke diler? Apabila ini yang terjadi tentu harus ada evaluasi mekanisme pendistribusian dana subsidi.

Untuk mendorong transisi penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak ke energi listrik juga membutuhkan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana secara masif. Pemerintah secara paralel harus menyiapkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang layak sebagai jaminan bahwa menggunakan kendaraan atau sepeda motor listrik adalah hal yang mudah dan bermanfaat.