GAGASAN : Ekonomi Kerakyatan & Pelemahan Rupiah

Heri Susanto
geri_elex@yahoo.co.id
Mahasiswa Pascasarjana Akuntansi
Universitas Sebelas Maret
Solo

Strategi pembangunan ekonomi Indonesia perlu mempertimbangkan ekonomi kerakyatan. Hal ini bisa menjadi paradigma baru di tengah pelemahan rupiah. Pengalaman keberhasilan negara-negara lain, seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan Brazil meniru konsep pembangunan ekonomi negara-negara Amerika dan Eropa ternyata memberikan hasil berbeda di negara-negara berkonsep ekonomi kerakyatan.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Fakta ini memperlihatkan kepada kepada kita bahwa konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang berhasil dipakai di suatu negara belum tentu akan berhasil bila dipakai di negara lain. Berdasarkan hal inilah untuk membangun perekonomian Indonesia yang kuat, stabil, dan berkeadilan tidak dapat menggunakan teori generik. Kita mesti merumuskan konsep pembangunan perekonomian sendiri yang selaras dengan tuntutan politik rakyat, tuntutan konstitusi, dan selaras dengan kondisi objektif dan situasi subjektif suatu negara.

Tata ekonomi yang seharusnya dibangun bukan tata ekonomi monopoli, monopsoni, atau oligopoli. Tata ekonomi yang dituntut konstitusi adalah tata ekonomi yang memberi peluang kepada seluruh rakyat untuk memiliki aset dalam ekonomi nasional. Mengenai bentuk kelembagaan ekonomi, walaupun dalam penjelasan Pasal 33  UUD 1945 diinterpretasikan sebagai koperasi, tetapi harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat maupun lingkungan.

Kita perlu membedakan antara ekonomi rakyat, ekonomi kapitalis liberal, ekonomi sosialis komunis,  ekonomi kerakyatan, dan ekonomi pemerintah. Terminologi ekonomi rakyat hanya untuk membedakan ekonomi pemerintah atau ekonomi publik. Ekonomi rakyat atau ekonomi barang privat merupakan ekonomi positif yang menjawab bagaimana unit-unit produksi mengombinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikan barang dan jasa yang dimaksud  pada konsumen sehingga diperoleh keuntungan maksimal bagi produsen, biaya yang minimal bagi produsen, dan hasil yang maksimal bagi konsumen.

Tata kelola ekonomi rakyat yang tidak mempermasalahkan keadilan, baik pada proses produksi maupun pada proses distribusi, ini dalam terminologi politik ekonomi disebut sebagai ekonomi kapitalis liberal. Dalam ekonomi kapitalis liberal, tidak dipermasalahkan apakah aset ekonomi hanya dimiliki oleh puluhan orang atau jutaan orang. Ekonomi kapitalis liberal juga tidak mempermasalahkan apakah barang dan jasa hanya dinikmati oleh sedikit warga negara atau dinikmati oleh sebanyak-banyaknya warga negara.

Tata kelola ekonomi kapitalis liberal ini pada tahap awal dianggap sebagai tata ekonomi yang tidak berkeadilan serta sulit diterima secara moral. Muncul antitesis dari tata ekonomi kapitalis liberal yaitu tata ekonomi etatisme atau sosialis komunis. Lalu di mana posisi ekonomi kerakyatan? Ekonomi kerakyatan merupakan watak, perilaku, atau tatanan ekonomi rakyat.

Ekonomi kerakyatan merupakan watak atau tatanan ekonomi di mana pemilik aset ekonomi harus mau mendistribusikan kepada sebanyak-banyaknya warga negara. Pendistribusian aset ekonomi kepada sebanyak-banyaknya warga negara akan menjamin pendistribusian barang dan jasa kepada sebanyak-banyaknya warga negara secara adil.

Ekonomi kerakyatan tidak bermakud mempertentangkan ekonomi besar dan ekonomi kecil. Persoalan ekonomi kerakyatan tidak mempertentangkan antara wong cilik dengan wong gedhe. Ketika ada ekonomi kerakyatan, ada ekonomi pemerintah. Ekonomi pemerintah merupakan ekonomi normatif yang mengkaji bagaimana pemerintah menetapkan sumber dan besarnya penerimaan, memproduksi barang publik dan jasa publik, dan mengalokasikan sumber daya publik (APBN, APBD) untuk memilih barang publik dan jasa publik yang harus diproduksi, sesuai arpirasi politik rakyat.

Kebijakan Akurat

Permasalahan yang harus dipecahkan dalam ekonomi pemerintah adalah bagaimana mencapai kesejahteraan masyarakat yang paling optimal sebagaimana meningkatkan pendapatan yang tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian, bagaimana mengelola sumber daya publik yang dapat menjamin kestabilan perekonomian, dan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dapat menjamin keadilan dan pemerataan.

Dua ukuran dari sejumlah ukuran kesejahteraan rakyat dari sisi ekonomi adalah kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dan ketersediaan barang dan jasa. Kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa salah satunya diukur melalui pendapatan. Sedang ketersediaan barang dan jasa diukur dari tingkat output yang diproduksi dalam perekonomian.

Dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan, di mana aset dimiliki oleh sebanyak-banyaknya warga negara, maka sumber penerimaan atau pendapatan masyarakat bukan hanya dari upah, tetapi juga dari sisa hasil usaha atau deviden. Peningkatan pendapatan juga akan meningkatkan tabungan atau peningkatan faktor modal yang dapat disewakan sehingga menambah pendapatan dari sumber sewa faktor.

Tipe pengembangan ekonomi rakyat dari sisi peningkatan pendapatan artinya masyarakat yang akan kita bangun bukan masyarakat buruh yang sumber penghasilannya dari menjual tenaga kerja, tetapi masyarakat pekerja yang sekaligus pemilik aset ekonomi. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ekonomi kerakyatan tidak menimbulkan inflasi yang meningkat?

Bila pengembangan ekonomi kerakyatan diikuti dengan meningkatkan banyaknya uang yang dipegang masyarakat atau meningkatkan jumlah uang beredar, tanpa diikuti meningkatnya barang dan jasa yang diproduksi, maka penguatan ekonomi kerakyatan akan menimbulkan inflasi yang tinggi. Situasi ini akan terjadi kalau penguatan ekonomi kerakyatan dipahami dan atau dilakukan dengan kebijakan credit rationing kepada usaha kecil dan menengah, tanpa diikuti oleh perubahan pola produksi.

Pada pola produksi skala kecil, fleksibilitas penggunaan sangat terbatas karena faktor teknologi sulit diubah. Dengan demikian, walaupun usaha kecil dan menengah (UKM) diberi jatah kredit yang besar, kemampuan menyerapnya terbatas, sehingga tidak digunakan untuk produksi tetapi untuk konsumsi atau spekulasi. Pada situasi yang demikian, penguatan ekonomi kerakyatan akan mendorong inflasi tinggi.

Apalagi kalau penguatan ekonomi rakyat dilakukan melalui subsidi bunga kepada UKM, maka penurunan sewa kapital akan meningkatkan pengangguran. Akibatnya bila pemberian subsidi kepada UKM mendorong peningkatan poduksi barang dan jasa, tetapi meningkatkan jumlah pengangguran, maka penguatan ekonomi kerakyatan akan mendorong inflasi meningkat.

Pada penguatan ekonomi kerakyatan, di mana UKM bergabung menjadi unit produksi skala besar atau menengah, maka faktor teknologi memiliki fleksibilitas yang lebar untuk diubah. Unit produksi rakyat akan  mampu menyerap modal lebih besar bila diberi akses kredit  (tidak perlu diberi subsidi bunga maupun jatah kredit).

Pada unit produksi rakyat skala besar atau menengah dengan teknologi yang efisien selain akan menurunkan biaya produksi juga akan meningkatkan kualitas produk sehingga keuntungan yang diperoleh juga akan meningkat. Keuntungan yang diperoleh akan didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk deviden sehingga daya beli masyarakat juga meningkat. Dengan demikian, penguatan ekonomi kerakyatan tidak akan menimbulkan inflasi yang tinggi.

Pemberitaan yang berkembang akhir-akhir ini dengan tinggat pelemahan rupiah akhir-akhir ini yang mendekati Rp11.000 per dolar Amerika Serikat menumbuhkan harapan agar pemerintah lebih menggiatkan sektor riil. Pemerintah juga diharapkan mampu mewujudkan langkah-langkah konkret untuk melindungi ekonomi kerakyatan yang terbukti mampu bertahan di tengah guncangan fluktuasi pasar.

Dampak pelemahan rupiah pasti akan memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga kebijakan cepat, tepat, serta akurat yang diluncurkan pemerintah diharapkan mampu mengatasi masalah ini.