GAGASAN : Etos PNS dalam 5 Hari Kerja

Romi Febriyanto Saputro, Kasi Pembinaan, Penelitian dan Pengembangan Perpustakaan Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen menguji coba lima hari kerja mulai Senin (3/6). Pemberlakuan uji coba lima hari kerja itu berdasarkan Surat Edaran (SE) No 700/103/08/2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah kabupaten Sragen Tatag Prabawanto B, bertanggal 27 Mei 2013. Di dalam SE disebutkan uji coba ini akan diberlakukan mulai 3 Juni 2013 hingga 2 Juni 2014.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Program lima hari kerja ini bertujuan menghemat pengeluaran biaya operasional kantor seperti listrik, telepon dan air. Selain itu juga untuk menyesuaikan diri dengan hari kerja di pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.  Bagi unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengatur pelaksanakan tugas bergilir pada Sabtu.

Sebagai program baru, lima hari kerja perlu didukung dan diawasi semua pihak agar bisa berjalan dengan baik. Waktu  kerja yang bertambah lama sangat potensial menghadirkan masalah baru. Saat masih berlaku enam hari kerja saja dengan waktu kerja berakhir pukul 14.30 WIB, cukup banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi pengangguran terselubung. Apalagi dengan alokasi waktu kerja yang bertambah sampai  pukul 16.00 WIB. Tentu waktu menganggur akan semakin bertambah lama.

Untuk mengatasi masalah ini, pertama, kepala SKPD perlu menerapkan pola kerja terpadu. Dalam arti mampu melakukan koordinasi dan sinkronisasi kerja yang baik antara bidang satu dengan bidang lainnya, meninggalkan ego sektoral dalam bekerja mengabdi kepada negeri ini. Bidang yang sepi dari pekerjaan membantu bidang yang punya beban kerja berlebihan. Satu SKPD ibarat satu tubuh, semua organ memiliki peran yang sama penting untuk melayani masyarakat.

Kelemahan yang ada saat ini banyak PNS cenderung mengerjakan tugas dan fungsi yang teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja. Padahal cukup banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan tanpa harus menuntut dana dari APBD. Pekerjaan yang diprioritaskan adalah pekerjaan-pekerjaan yang ada honornya. Mungkin mereka lupa setiap bulan mereka menerima gaji yang bersumber dari uang rakyat.

Sungguh ironis! Masih ada saja PNS yang resmi digaji negara tetapi masih berjiwa ”honorer”. Mereka senantiasa mengaitkan kemauan untuk bekerja dengan honor yang akan diterima. Padahal kemampuan APBD sangat terbatas untuk mewujudkan hal ini.  Alokasi belanja pegawai saat ini sudah mencapai angka 67% dari total APBD. Dengan kata lain program pembangunan untuk menyejahterakan rakyat hanya tersisa 33%.

Kedua, memperbanyak tugas kreatif daripada tugas terkandung. Dalam banyak kesempatan Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman banyak mengimbau PNS agar tidak terjebak tugas rutin belaka. Mereka harus banyak melahirkan tugas yang bersifat inisiatif, kreatif dan inovatif. Garda terdepan untuk memperbanyak tugas kreatif adalah kepala SKPD. Kepala SKPD harus mampu melahirkan ”lowongan tugas kreatif” untuk para pejabat dan PNS fungsional umum sehingga dapat bekerja penuh waktu dari pagi sampai sore. Bukan paruh waktu sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat saat ini.

Tugas rutin saat ini tentu masih ada yang belum optimal untuk dilaksanakan, seperti pengelolaan arsip-arsip negara yang saat ini masih belum optimal. Ketiga, menyusun  rencana kerja harian. Rencana kerja harian sebenarnya merupakan tugas rutin dan melekat setiap PNS. Namun, jarang sekali diaplikasikan dalam kehidupan kerja sehari-hari. Para PNS bekerja setiap hari seolah tanpa pola kerja yang jelas. Tujuan, target, sasaran dan indikator kerja belum menjadi kenyataan dan kebiasaan sehari-hari. Bahkan ada  yang sama sekali tidak tahu apa yang harus dikerjakan!

Rencana kerja harian untuk staf (fungsional umum) tentu disusun oleh pejabat eselon IV yang bertindak sebagai atasan langsung. Rencana kerja untuk pejabat eselon IV tentu dibuat oleh pejabat eselon III. Demikian seterusnya, sesuai dengan hierarki organisasi. Rencana kerja ini dibuat dalam rangka memberikan jaminan agar setiap PNS dapat bekerja optimal sesuai dengan jam kerja yang ditentukan dalam lima hari kerja.

Keempat, melaksanakan pendampingan, bimbingan, pembinaan dan pengawasan kerja secara melekat kepada bawahan. Dalam dunia militer dikenal istilah tak ada prajurit yang bersalah. Yang salah adalah komandan. Ungkapan ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab yang diemban seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa memberi  warna pada orang-orang yang dipimpinnya.

Pola Kepemimpinan

Ki Hadjar Dewantara mengajarkan bahwa seorang pemimpin ketika di barisan depan harus bisa memberikan contoh  (ing ngarsa sung tuladha), di barisan tengah membangun semangat, (ing madya mangun karsa) dan di barisan belakang memberikan dorongan (tut wuri handayani). Pola kepemimpinan semacam inilah yang diperlukan oleh birokrasi. Kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada, tak terkecuali sumber daya manusia.

Kepemimpinan yang mampu memberikan energi kerja kepada seluruh bawahan, sehingga tak ada PNS yang merasa tak memiliki pekerjaan, tidak ada PNS yang cepat merasa bosan melaksanakan tugas negara dan mencari pekerjaan sendiri yang tak ada kaitannya dengan tugas negara. Dalam kacamata good governance atau kepemerintahan yang baik, program lima hari kerja dituntut untuk memenuhi dua hal. Pertama, mampu meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas PNS dalam melaksanakan tugas selaku unsur utama dalam mesin birokrasi.

Kedua, mampu meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Indikator hal ini adalah masyarakat merasa lebih puas dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Jika hal ini terpenuhi, akan memupus anggapan bahwa lima hari kerja hanya menguntungkan PNS. Namun,  jika sebaliknya,  uji coba lima hari kerja akan bernasib sama dengan Kabupaten Banyumas yang menghentikan program ini karena gagal memuaskan masyarakat! (romifebri@gmail.com)