GAGASAN : Pengalaman Penerapan CVE di AS

Rabia Chaudry, Pengacara Ketua Umum Safe Nation Collaborative Amerika Serikat

Bom Maraton Boston, 15 April lalu, dan berbagai pertanyaan yang tersisa mengenai pertalian orang-orang yang diduga sebagai pelakunya dengan gerakan-gerakan ekstremis di luar negeri, merupakan suatu peringatan bahwa perlawanan terhadap terorisme masih berlangsung.

Promosi Ada BDSM di Kasus Pembunuhan Sadis Mahasiswa UMY

Melawan ekstremisme kekerasan (countering violent extremism atau CVE) yang diperkenalkan pada 2010 oleh pemerintahan Presiden  Amerika Serikat (AS), Barack Obama, merupakan bentuk terbaru dari perang terhadap terorisme ini.

Dengan menggunakan kekuatan lunak dan keras, pembangunan, pendidikan serta langkah-langkah pencegahan lainnya, ini merupakan pergeseran dari respons yang reaktif dan mengandalkan militer terhadap terorisme, yang banyak dipraktikkan selama dasawarsa terakhir.

Aspek inti CVE adalah pemberdayaan dan kemitraan dengan komunitas-komunitas muslim lokal, seperti yang disahkan dalam Rencana Implementasi Strategis Gedung Putih untuk Pemberdayaan Mitra Lokal untuk Mencegah Ekstremisme Kekerasan pada 2011.

Meskipun banyak pakar yang sepakat bahwa strategi ini akan efektif dalam jangka panjang, masih ada masalah besar yang bercokol: ketidakpercayaan dan misinformasi antara komunitas-komunitas muslim dan badan-badan pemerintah.

Beberapa badan pemerintah AS sedang berupaya menjalankan fokus Gedung Putih pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Dinas Hak Sipil dan Kebebasan Sipil Departemen Keamanan Tanah Air secara aktif bertemu dengan tokoh-tokoh muslim lokal di seantero Amerika Serikat untuk membangun hubungan, menyediakan informasi tentang sumber daya pemerintah dan menerima umpan balik atau pengaduan.

Departemen Pengadilan menjalankan layanan hubungan komunitas untuk terlibat di tingkat lokal guna mengatasi ketegangan yang muncul dari perbedaan ras dan asal usul bangsa. Namun, kedua badan ini tidak memiliki tenaga atau sumber daya untuk bisa berhubungan dengan ribuan komunitas muslim di seluruh penjuru negeri.

Badan-badan lokal, khususnya aparat penegak hukum setempat, harus bertindak sebagai pembangun jembatan saling pengertian. Kesenjangan antara penegak hukum dan muslim adalah masalah yang serius.

Menurut suatu penelitian oleh Konsorsium Nasional untuk Kajian Terorisme dan Tanggapan Terhadap Terorisme di University of Maryland, 89 persen aparat penegak hukum di negara-negara bagian setuju atau sangat setuju bahwa ”para jihadis Islam” (sebuah istilah yang problematis karena jihad dalam bahasa Arab berarti ”perjuangan”) menjadi ancaman serius bagi Amerika Serikat. Sementara, 62 persen mengatakan bahwa”kelompok-kelompok jihad Islam” ada di negara bagian mereka.

Di sisi lain, komunitas muslim sendiri umumnya curiga kepada penegak hukum mengingat berbagai macam taktik memata-matai yang digunakan oleh Kepolisian New York (New York Police Department atau NYPD) serta berbagai laporan tentang para petugas yang dilatih dengan menggunakan berbagai bahan pelatihan dan pelatih yang antimuslim dan berpandangan picik.

Ketakutan dan kecurigaan di kedua pihak menghadirkan kendala besar bagi upaya CVE. Pertemuan di antara keduanya harus didasarkan pada informasi yang sahih tentang satu sama lain.
Saya pun tahu bahwa kekhawatiran tentang pelatihan yang bersifat picik bagi para petugas adalah sebuah dugaan yang keliru karena mengadakan pelatihan bagi badan-badan penegak hukum lokal.

Sebenarnya hampir tidak ada pelatihan yang diberikan kepada mereka sama sekali. Setidaknya 90 persen polisi, termasuk petugas lapangan, analis intelijen dan sipir yang menghadiri pelatihan-pelatihan kami mengatakan mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan–kompetensi pemahaman budaya ataupun yang lain–mengenai Islam atau bagaimana menjalin hubungan dengan kaum muslim.

Kesenjangan

Tidak adanya pelatihan formal sering kali dikarenakan masalah anggaran. Ketika ditanya tentang bagaimana mereka memperoleh informasi tentang Islam dan muslim, salah satu petugas intelijen mengatakan kepada saya bahwa ia “menggunakan Google”.

Ini menjelaskan kesenjangan antara persepsi yang dimiliki penegak hukum tentang bahaya ekstremisme muslim dengan ancaman statistik yang sebenarnya, yang mencerminkan persepsi keliru serupa di kalangan masyarakat umum.

Dalam komunitas muslim Amerika Serikat, satu-satunya pelatihan yang secara konsisten sudah diadakan sejak tragedi 9/11 adalah pelatihan untuk ”mengetahui hak-hak Anda”, yang penting untuk perlindungan kebebasan-kebebasan sipil warga muslim, tetapi juga meneguhkan gambaran bahwa muslim dan pemerintah saling bertentangan.
Ada dua solusi parsial yang sederhana tapi efektif untuk isu-isu ini. Pertama, sebagai bagian dari pendidikan dan latihan (diklat) selama masa tugas, pengenalan dasar tentang Islam dan kompetensi kultural harus diterapkan bagi para penegak hukum di daerah-daerah di mana terdapat populasi muslim yang besar.

Berbagai persyaratan dalam masa tugas yang berlaku untuk semua aparat dan petugas hukum, dan mencakup berbagai komponen tentang upaya kerja sama dengan komunitas-komunitas muslim, akan membantu melawan persepsi negatif yang ada terhadap para aparat dan pejabat.

Kedua, kepemimpinan penegak hukum harus secara konsisten membina hubungan dengan masyarakat setempat dalam berbagai ragam isu. Melalui hubungan ini komunitas muslim bisa memberi berbagai sumber informasi tentang Islam dan kompetensi pemahaman budaya kepada badan penegak hukum setempat, untuk mengatasi masalah pendanaan.

Menyusul bom Boston dan kecurigaan terhadap muslim yang diakibatkannya, yang tercermin dalam perdebatan tentang kebijakan imigrasi dan persekusi, kebutuhan akan adanya interaksi konsisten antara aparat hukum dan komunitas-komunitas muslim semakin mendesak.

Meskipun CVE merupakan sebuah upaya relatif baru yang masih disempurnakan, tidak memanfaatkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk keberhasilan merupakan suatu kecerobohan.

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews),

 www. commongroundnews.org