Guru pada Tahun Politik

Solopos.com, SOLO – Memasuki 2024 semakin santer pemberitaan tentang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pmeilu) 2024. Media beraneka platform, termasuk media cetak, maupun media sosial semakin hari memunculkan semakin banyak informasi baru yang menambah suasana hiruk pikuk Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada Februari 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menetapkan jadwal pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang merupakan pemilu serentak, memilih presiden-wakil presiden sekaligus wakil rakyat.

Promosi Berteman dengan Merapi yang Tak Pernah Berhenti Bergemuruh

Tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022 (20 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024). Pada 2 Juli 2023, KPU menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat nasional sebanyak 204.8 juta orang. Jumlah ini mencapai sekitar 73% dari penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 278,8 juta jiwa.

Dari seluruh penduduk Indonesia yang mencapai 278,8 juta jiwa terdapat 3,36 juta guru berdasarkan data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Itu adalah data jumlah guru di Indonesia pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024.

Data tersebut baru yang terdata di kementrian. Jika ditambah dengan guru tidak tetap dan guru freelance saya kira totalnya sekitar empat juta guru. Pada kenyataannya profesi guru merupakan sasaran empuk bagi pemangku kebijakan suatu daerah untuk mendulang suara.

Walaupun sudah digaungkan netralitas di berbagai peraturan pemerintah, sering kali profesi guru dipolitisasi agar memilih salah satu calon tertentu. Hal yang sejatinya kurang elok diperuntukkan pada para pendidik generasi bangsa.

Guru yang berada di naungan sekolah swasta terkadang juga kurang bisa menempatkan diri. Meskipun tidak ada aturan baku netralitas layaknya aparatur sipil negara atau ASN, tentu setiap guru  harus bisa menempatkan diri.

Bagaimanapun guru di sekolah setiap hari bersama siswa, jadi agaknya kurang elok jika sikap tentang dukungan politik dibawa sampai ke dalam ruang kelas. Memang dapat diakui posisi profesi guru sangat lemah dalam segi proteksi.

Hal ini berbanding terbalik dengan profesi dosen. Walupun sama-sama berprofesi sebagai pendidik, secara hak dan perlindungan berbeda 180 derajat. Tentu masih melekat di ingatan kita tentang kasus guru Husein di Jawa Barat.

Sekalipun kasusnya sudah sampai ke gubernur Jawa Barat dan masuk salah satu podcast terbesar di Indonesai, Close The Door, itu tidak menjadikan suatu yang dianggap “terlalu penting”. Ada salah satu kawan seprofesi saya yang tahun ini memutuskan menjadi calon anggota legislatif.

Kurang dari dari 24 jam setelah flyer terunggah di media sosial, nama guru tersebut sudah dicoret dari data pokok pendidikan di dinas pendidikan. Hal ini sangat jelas berbeda dengan profesi pendidik lainnya, yaitu dosen.

Banyak kita temui dosen aktif di poliitk atau menjadi calon anggota legislatif serta punya potensi besar untuk diangkat menjadi menteri dan pimpinan salah satu alat negara.   Pada dasarnya tidak ada tuntutan yang berlebih dari guru.

Para guru hanya berharap lebih dimanusiakan lagi dalam hal pilih memilih sehingga terwujud keselarasan dan keseimbangan dalam menjalankan profesi ini. Guru dapat menjalankan tugas dalam mendidik putra=putri calon penerus peradaban bangsa.

Keberadaan guru dalam pesta demokrasi begitu penting. Ada banyak peran yang diharapkan dari seorang guru. Peran pertama yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya pemilu. Guru perlu menjelaskan kepada siswa alasan kenapa perlu diadakan pemilu di suatu negara.

Perlu penjelasan secara filosofis dan juga praktis mengapa Indonesia memilih menggunakan sistem demokrasi. Guru yang mengajar di tingkat SMA/SMK/MA memiliki peran ganda pada masa pemilu ini.

Selain dirinya sendiri sebagai pemilih juga memberi arahan kepada siswa yang sebagian besar merupakan pemilih pemula. Penting ada pengarahan dari guru tentang alasan perlu ikut serta dalam memilih. Siswa juga perlu melakukan analisis terhadap calon anggota legislatif dan calon pemimpin lembaga ekskutif yang menjadi peserta pemilu.

Peran penting kedua dari guru ialah menangkal hoaks. Pada zaman yang serbamedia sosial seperti saat ini informasi bergulir dengan cepat tanpa filter terlebih dahulu. Berita bohong dan saling caci antarpendukung kontestan pemilu menjadi makanan setiap hari.

Ini tentu sangat berbahaya bagi peserta didik. Terkadang guru juga ikut termakan hoaks. Guru juga perlu menganalisis setiap berita yang diterima sekaligus mampu menangkal hoaks yang masuk ke lingkungan siswa-siswa.

Pada saat ini kita jumpai siswa usia sekolah dasar saja sudah banyak yang memiliki akun media sosial. Artinya mereka juga mendapatkan informasi yang terkini dari media sosial. Banyak di antara mereka belum bisa menyaring informasi yang benar maupun salah. Untuk itulah, peran guru sangat dibutuhkan.

Peran penting ketiga yang bisa dilakukan guru ialah berpesan kepada para siswa untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Setiap orang memiliki pandangan masing-masing terhadap calon pemimpin dan calon wakil rakyat pilihan mereka.

Setiap diri kita juga punya hak untuk memilih sesuai suara hati nurani. Terkadang terjadi perbedaan pilihan antarteman di sekolah maupun di keluarga. Guru harus mengimbau agar tetap menjaga persatuan di atas perbedaan pilihan.

Semoga pemilu tahun ini berjalan dengan lancar, damai, dan aman. Para guru semoga mampu menjalankan peran dalam turut mengedukasi peserta didik. Para guru di Indonesia berharap mendapat perhatian lebih dari pemerintah pascapemilu tahun ini.

(Esai ini terbit di Halaman Solopos edisi 10 Januari 2024. Penulis adalah guru SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo)