Kegaduhan Ihwal Set Top Box

Solopos.com, SOLO — Migrasi siaran televisi (TV) dari analog ke digital memicu berbagai kegaduhan, salah satu yang paling krusial adalah tentang set top box (STB) sebagai alat tambahan penerima sinyal digital video broadcasting terestrial (DVB-T2).

Literasi masyarakat yang rendah mengenai siaran TV digital, distribusi bantuan set top box dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang kurang transparan, dan melambungnya harga STB di pasaran membuat sebagian orang kini kelimpungan.

Promosi Berteman dengan Merapi yang Tak Pernah Berhenti Bergemuruh

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengumumkan akan melakukan analog switch off (ASO) atau penghentian siaran TV analog secara bertahap sejak awal 2022. Tampaknya pengumuman yang juga peringatan agar masyarakat segera menyiapkan perangkat penerima sinyal televisi digital itu tak dipedulikan sebagian orang.

Akhirnya saat Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeksekusi program ASO, masyarakat yang belum memiliki perangkat penerima sinyal TV digital—dan masih menjadikan TV sebagai tontonan utama—merasa terkaget-kaget.

Panic buying atau pembelian karena rasa panik tak terhindarkan. Banyak orang berbondong-bondong membeli STB karena panik tak bisa menonton TV. Meningkatnya permintaan dan barang yang mulai langka, membuat pedagang STB menaikkan harga.

Berdasarkan hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi memang wajar tingginya permintaan membuat barang yang semakin langka harganya menjadi semakin melambung. Di sejumlah forum jual beli online, pedagang tak segan-segan menjual STB dengan harga dua kali lipat atau jauh lebih tinggi daripada harga normal.

Kenaikan harga ini bukan salah pedagang karena mereka menganut hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Jika masyarakat peduli dengan peringatan yang dikeluarkan pemerintah terkait penghentian siaran TV analog dan bersiap lebih dini, mungkin panic buying STB tidak akan terjadi.

Panic buying itu sebenarnya sah-sah saja ketika menimpa masyarakat golongan mampu. Saat ini masyarakat miskin adalah pihak yang paling menderita. Mereka yang kebanyakan menjadikan TV sebagai sumber hiburan utama, kini harus merana karena pesawat TV di rumah mereka hanya menampilkan gambar ”gerombolan semut”.

Pada kondisi seperti ini, masyarakat miskin kemudian berteriak menyalahkan kebijakan pemerintah. Mereka mencibir pedagang yang menaikkan harga STB menjadi sangat tinggi, padahal para pedagang hanya mengikuti hukum ekonomi.

Untuk mengatasi kegaduhan ihwal STB di kalangan masyarakat miskin, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebenarnya hadir untuk memberikan bantuan STB gratis kepada masyarakat miskin.

Kehadiran pemerintah seperti masih setengah hati karena kurangnya sosialisasi tentang bantuan STB gratis tersebut sehingga hanya sebagian kecil masyakarat miskin yang mengetahuinya. Kegaduhan belum berhenti sampai di situ.

Parameter untuk menggolongkan masyarakat sebagai kurang mampu atau miskin dan berhak menerima bantuan STB gratis juga tidak diungkapkan secara gamblang. Masyakarat yang berhak menerima bantuan itu malah justru tak mengetahui status mereka sebagai penerima bantuan.

Banyak di antara mereka yang dibuat bingung tentang prosedur, cara, dan tempat pengambilan bantuan STB gratis. Kegaduhan terkait migrasi siaran TV dari analog ke digital ini seharusnya menjadi pelajaran berharaga untuk masyakarat maupun pemerintah.

Di satu sisi, masyarakat seharusnya tak mengabaikan pengumuman dan peringatan dari pemerintah. Di sisi lain, pemerintah harus hadir sepenuhnya—tidak setengah-setengah—dengan memberikan literasi kepada masyarakat sebelum melakukan terobosan yang dianggap tak biasa.

Kegaduhan ihwal STB, termasuk panic buying, terjadi karena masyarakat tidak menghiraukan pengumuman dan peringatan dari pemerintah. Pada saat bersamaan pemerintah juga menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas kegaduhan ini karena masih setengah-setengah ketika seharusnya hadir di tengah masyarakat.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 9 Desember 2022. Penulis adalah wartawan Solopos Media Group)