Kolaborasi Antardaerah dan Hilangkan Ego Sektoral

Solopos.com, SOLO – Acara konsultasi publik tentang rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solo 2025-2045 di Solo Paragon Hotel and Residences pada Kamis (4/1/2024) memunculkan wacana kolaborasi antardaerah di wilayah Soloraya dalam pengembangan kawasan dan pembangunan 20 tahun ke depan.

Kota Solo ditetapkan sebagai salah satu pusat aglomerasi perkotaan yang menginduk pada pusat kegiatan nasional (PKN) metropolitan Kota Semarang. Kota Solo berperan sebagai kawasan strategis pariwisata yang menggabungkan wisata budaya dan pusaka, wisata lingkungan, ekonomi kreatif, serta urban and health/medical tourism.

Promosi Moncernya Industri Gaming, Indonesia Juara Asia dan Libas Kejuaraan Dunia

Wacana kolaborasi antardaerah itu disampaikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saat memberikan arahan di depan ratusan orang dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Solo dan sejumlah pemangku kepentingan (stakeholders) di Kota Solo serta OPD atau wakil OPD dari enam kabupaten di Soloraya.

Wali Kota Solo Gibran menyebut kolaborasi antardaerah penting untuk mewujudkan Kota Solo sebagai PKN dan telah ditetapkan pemerintah pusat. Kota Solo tidak bisa berdiri sendiri karena harus ditopang dengan daerah sekitar atau tetangga Kota Solo, yakni enam kabupaten di Soloraya, karena minimnya sumber daya yang dimiliki terutama pangan, air, dan sebagainya.

Kota Solo tergolong sangat cepat maju, tumbuh, namun juga tidak boleh maju sendiri. Harus ada multiplier effect ke daerah sekitar atau kabupaten di Soloraya. Keterbatasan menjadikan kolaborasi sangat penting, namun sejauh ini kolaborasi belum berjalan optimal. Banyak kendala yang dihadapi.

Ihwal kolaborasi antardaerah memang bukan wacana baru. Ini sudah menjadi perbincangan sejak bertahun-tahun lalu. Kolaborasi sangatlah penting dalam menunjang pembangunan di daerah tersebut, tidak hanya bagi Kota Solo, tetapi juga daerah-daerah tetangga Kota Solo.

Meski banyak kendala, ada beberapa kolaborasi antardaerah yang bisa berjalan meski belum optimal, seperti transportasi lewat bus Batik Trans (BST) dan armada pengumpan atau feeder BST. Kolaborasi dan kerja sama tidak hanya di satu bidang, tetapi harus dalam sejumlah bidang, terutama ekonomi, infrastruktur, dan lainnya.

Kota Solo sangat dekat dengan sejumlah daerah penyangga seperti Palur, Colomadu, Solo Baru, dan Tawangmangu. Mayoritas event yang mendatangkan massa banyak dilakukan di Kota Solo dan sekitar Kota Solo. Daerah di sekitar Kota Solo juga mendapatkan imbas atas event yang diselenggarakan.

Dari kolaborasi dan kerja sama yang telah dilakukan itu ternyata masih banyak yang belum terealisasi, bahkan mandek karena muncul ego sektoral dari masing-masing daerah. Menganggap daerah lain lebih rendah dalam segala hal memunculkan ego sektoral atau sebaliknya, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak penting menjadi penting dan pada akhirnya menghambat proses berkolaborasi antara Kota Solo dan daerah lainnya.

Munculnya ego sektoral yang kuat antarwilayah menyebabkan kolaborasi mandek dan daerah-daerah di satu kawasan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa karena tidak satu visi dalam memanfaatkan kesempatan itu.

Kemunculan ego sektoral itu menyebabkan banyak hal yang seharusnya selesai dan menghasilkan kebijakan bagi seluruh pemangku kepentingan menjadi  terpecah karena tidak ada kesamaan visi dan misi dalam berkolaborasi dengan daerah yang lain.

Selama ini baru ada kolaborasi antarkelompok di sektor yang berbeda-beda. Dalam menciptakan satu data untuk pemecahan aneka masalah yang dihadapi tidak bisa segera tereksekusi karena data itu juga tidak bisa diakses.

Saat ini seluruh pemangku kepentingan di wilayah Soloraya harus menghilangkan ego sektoral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan menghadapi pembangunan pada masa yang akan datang.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 8 Januari 2024. Penulis adalah wartawan Solopos Media Group)