Kongres Partai Komunis China dan Dasasila Bandung

Solopos.com, SOLO — Partai Komunis China atau CPC selama sepekan sejak Minggu (16/10/2022) menyelenggarakan kongres nasional ke-20. Juru Bicara Kongres Ke-20 CPC, Sun Yeli, mengatakan kongres partai akan menjabarkan dua tahap menuju pembangunan besar negara dan dan menetapkan tugas-tugas strategis dan langkah-langkah besar untuk lima tahun ke depan.

Lebih dari 2.000 orang delegasi dijadwalkan menghadiri kongres, mewakili lebih dari 96 juta anggota CPC. Dalam kongres ini, delegasi akan mendengar dan memeriksa laporan ke-19 Komite Sentral CPC yang akan disampaikan oleh Xi Jinpin dan memeriksa laporan kerja ke-19 Komisi Pusat Inspeksi Disiplin CPC.

Promosi Antara Tragedi Kanjuruhan dan Hillsborough: Indonesia Susah Belajar

Kongres juga akan memilih Komite Pusat CPC dan Komisi Pusat Pemeriksaan Disiplin CPC yang baru serta membahas dan mengesahkan amendemen konstitusi CPC. Dengan pengesahan amendemen konstitusi CPC, pembatasan masa jabatan dua periode lima tahunan sekretaris jenderal CPC otomatis dicabut.

Sehari sebelum kongres dibuka, Sabtu (15/10/2022), Presiden Xi Jinping di Beijing memimpin pertemuan persiapan Kongres Nasional ke-20 CPC. Pada pertemuan itu disetujui pula bahwa Wang Huning akan menjabat sebagai sekretaris jenderal kongres.

Kongres itu selanjutnya mengukuhkan Xi Jinping sebagai sekretaris jenderal untuk masa jabatan lima tahunan ketiga. Dengan demikian, Xi Jinping memimpin China untuk masa jabatan lima tahun pada periode ketiga.

Juru Bicara Kongres Ke-20 CPC, Sun Yeli, mengatakan kongres partai akan menjabarkan dua tahap menuju pembangunan besar negara dan dan menetapkan tugas-tugas strategis dan langkah-langkah besar untuk lima tahun ke depan.

Peserta kongres menyetujui daftar 22 anggota komite kredensial delegasi serta daftar 243 anggota presidium kongres. Kongres ini digelar pada saat dunia sedang tidak baik-baik saja. Kongres ini digelar di tengah ancaman resesi global, inflasi, krisis energi, serta ketegangan geopolitik buntut perang Rusia-Ukraina.

Para petinggi dan cerdik pandai Indonesia sudah menggemakan ancaman-ancaman itu sejak jauh hari. Perang Rusia-Ukraina bahkan dikhawatirkan menjadi inspirasi China menyerang Taiwan, layaknya Rusia menyerang Ukraina.

Perang Rusia-Ukraina sebagaimana dipahami dunia, dilatarbelakangi ego besar dua kekuatan militer jagat raya. Di satu pihak negara-negara eks Pakta Warsawa yang berlindung pada kekuatan hebat Rusia. Di sisi berseberangan ada Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) yang disetir Amerika Serikat dengan industri pertahanan andalannya.

Jika menilik masa lalu, sebenarnya persaingan hegemoni dua pihak berseberangan itu, Blok Timur dan Blok Barat, sejak masa itu sudah dicoba diseimbangkan oleh Gerakan Non-Blok yang menyatukan lebih dari 120 negara-negara yang berkomitmen tidak beraliansi dengan kekuatan besar apa pun.

Kiprah awal Gerakan Non-Blok ditandai Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung, 18-24 April 1955. KAA kala itu didukung 29 kepala negara dan kepala pemerintah dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Secara politik, mereka merumuskan Dasasila Bandung yang rasanya sampai saat kini pun masih layak dianut.

Peran Indonesia

Pertama, menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.

Ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. Keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain,

Kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektify ang sesuai dengan Piagam PBB. Keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain.

Ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara.

Kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB

Kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerja sama. Kesepuluh, menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional. Jika konsisten dengan Dasasila Bandung, tentu negara-negara di jagat raya bersama-sama menolak pakta pertahanan yang belakangan hari ini memicu persaingan politik dunia, termasuk memicu perang Rusia-Ukraina.

Pada gilirannya, China melaksanakan cita-cita menguasai Formosa. Jika itu benar terjadi, patut disimak perbincangan Dr. Connie Rahakundini Bakrie dan Mardigu Wowiek Prasantio yang dipandu Helmy Yahya dalam video bertajuk Konspirasi Kontradiksi: Apakah Taiwan akan Di-Ukraina-kan? Bagaimana Sikap Indonesia? di kanal Youtube R66 Newlitics.

Tiga orang itu itu menganggap perlu langkah berani Indonesia mengambil inisiatif untuk meredam ketegangan antarpihak-pihak yang berambisi menguasai hegemoni dunia. Inisiatif itu menurut mereka harus diambil siapapun pemimpin Indonesia yang terpilih dalam Pemilu 2024.

Taiwan menguasai 65% chip semikonduktor dunia. Jika penguasaan Taiwan berganti, segala jenis peranti elektronika dunia, dari komputer, laptop, handphone, games, hingga alat transportasi bakal kacau.

Di Taiwan, pulau yang diperintah secara demokratis, ada kekhawatiran China mungkin akan mengakhiri komitmen jangka panjang untuk melakukan penyatuan kembali dua China secara damai.

Perang di Taiwan diyakini akan mengganggu stabilitas kawasan dan Indonesia mestinya mengingatkan pemikiran luhur Dasasila Bandung yang dirumuskan para pendahulu bangsa-bangsa Asia dan Afrika.

Kelak waktu memaksa Indonesia turun tangan turut menangani perdamaian dunia. Pada waktu itulah Indonesia mestinya cerdik menyalip di tikungan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi global besama-sama negeri-negeri yang dulunya diperbudak kolonialisme.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 20 Oktober 2022. Penulis adalah wartawan Solopos Media Group)