Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengekspresikan kekesalan karena belum melihat peran signifikan para mahasiswa dari keluarga-keluarga warga Kabupaten Wonogiri yang menerima beasiswa dari APBD Kabupaten Wonogiri.
Program pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga yang berstatus warga Kabupaten Wonogiri itu berjalan sejak 2016. Dalam kurun delapan tahun terakhir, jumlah penerima dan nilai anggaran terus meningkat.
Promosi Iwan Fals, Cuaca Panas dan Konsistensi Menanam Sejuta Pohon
Pada 2016, Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengalokasikan Rp2 miliar untuk 116 penerima. Nilai anggaran dan jumlah penerima terus naik dari tahun ke tahun hingga pada tahun lalu jumlah penerima beasiswa ini sebanyak 818 mahasiswa dengan anggaran Rp10 miliar.
Total anggaran untuk program ini selama delapan tahun terakhir mencapai Rp44,9 miliar. Program ini menjadi salah satu dari lima program prioritas Bupati Joko Sutopo. Bupati Joko Sutopo menghendaki peran signifikan para mahasiswa penerima beasiswa itu, setidaknya di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Peran signifikan meningkatkan pembangunan daerah itu sesuai program studi yang ditekuni di universitas dan keberhasilan memberdayakan diri para mahasiswa itu selama menjalani kuliah. Ekspresi kekesalan Bupati Joko Sutopo itu telah beberapa kali dikemukakan.
Dia juga pernah mengancam menghentikan program beasiswa untuk para mahasiswa dari keluarga-keluarga yang berstatus warga Kabupaten Wonogiri itu apabila mereka tak mampu menunjukkan peran signifikan bagi pemajuan daerah masing-masing dan secara umum pemajuan Kabupaten Wonogiri.
Tuntutan Bupati Joko Sutopo itu masuk akal dalam konteks bahwa para mahasiswa itu mendapatkan bantuan biaya kuliah yang signifikan nilainya dari APBD Kabupaten Wonogiri. Beasiswa itu bersifat hibah. Tidak ada ikatan apa pun antara mahasiswa penerima beasiswa dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Tuntutan Bupati Wonogiri itu adalah dalam kerangka tanggung jawab moral para mahasiswa yang mendapat bantuan biaya kuliah dari ”rakyat Kabupaten Wonogiri” yang termanifestasi dalam APBD Kabupaten Wonogiri.
Sebagai tindak lanjut perlu membentuk semacam ruang interaksi antara para mahasiswa itu dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Paguyuban mahasiswa yang telah terbentuk harus diberdayakan menjadi wahana berkomunikasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Syaratnya adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama Bupati Wonogiri, jangan menolak kritik yang dikemukakan para mahasiswa itu. Dalam konteks yang lain, program penyediaan beasiswa itu adalah langkah terpuji sebagai bagian dari ikhtiar menjalankan amanat konstitusi, amanat UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tentu dalam urusan wajib pemerintah ini—termasuk yang menjadi beban pemerintah daerah—tidak selayaknya pemerintah berpamrih. Artinya mencerdaskan generasi muda daerah lewat beasiswa bersumber APBD pasti akan mendorong mereka meningkatkan kapasitas diri sehingga meningkatkan derajat kehidupan pribadi dan keluarga.
Ini adalah bagian strategi mengatasi kemiskinan lewat pendidikan. Dua kepentingan ini bisa dipadukan. Bahwa mereka selayaknya berkontribusi pada pemajuan daerah dan pemerintah daerah wajib mencerdaskan generasi muda.