Kritik untuk Kurikulum Merdeka

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah meresmikan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional yang berlaku mulai tahun ajaran 2024/2025.

Walakin, implementasi Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional tetap bergantung pada kesiapan satuan pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah.

Promosi Semarang (Kaline) Banjir, Saat Alam Mulai Bosan Bersahabat

Kementerian ini menetapkan masa transisi selama tiga tahun. Masa transisi bisa dimanfaatkan oleh satuan pendidikan untuk mempersiapkan segala sesuatu, termasuk menyiapkan guru dan siswa, untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.

Penetapan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional mengacu Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Peraturan menteri ini diluncurkan di Jakarta pada Rabu (27/3/2024) dalam acara bertajuk Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. Kalangan pengamat pendidikan dan berbagai elemen masyarakat peduli pendidikan mengkritik peresmian Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional.

Mereka menyebut kebijakan ini sebagai pemaksaan. Landasan argumentasinya adalah Kurikulum Merdeka belum dilengkapi naskah akademik yang menjelaskan filosofi pendidikan dan kerangka konseptual yang jelas. Tanpa naskah akademik sulit untuk memahami dasar pemikiran Kurikulum Merdeka.

Kurikulum merdeka juga belum memenuhi beberapa komponen penting, antara lain, filosofi kurikulum yang berisikan tujuan kurikulum serta prinsip-prinsip dasarnya. Kerangka kurikulum serta bidang studi yang mencantumkan tujuan, kerangka bidang studi, tujuan pembelajaran umum, serta tujuan pembelajaran instruksional juga belum ada.

Secara kronologis, Kurikulum Merdeka sebenarnya masih dalam tahap uji coba dan hanya sebagai kurikulum operasional. Kurikulum ini diujicobakan di sekolah-sekolah berakreditasi A atau sekolah penggerak dengan dukungan guru-guru yang telah dilatih.

Sejauh ini Kurikulum Merdeka belum lengkap dan baru memiliki dokumen capaian pembelajaran (CP), buku teks, serta beberapa panduan seperti pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP), panduan penguatan profil pelajar Pancasila, dan beberapa panduan lainnya.

Sejauh ini Kurikulum Merdeka selalu dipromosikan sebagai kurikulum yang berorientasi kebutuhan siswa dan menampung perbedaan atau diferensiasi karakter siswa. Dengan demikian, kritik tersebut harus mendorong penyelenggaraan evaluasi Kurikulum Merdeka secara menyeluruh.

Masa transisi selama tiga tahun bisa dimanfaatkan untuk evaluasi, pembenahan, dan penyempurnaan. Sejauh ini memang belum ada bukti ilmiah bahwa Kurikulum Merdeka itu efektif.

Klaim bahwa Kurikulum Merdeka efektif tidak cukup meyakinkan karena tidak disertai bukti-bukti ilmiah argumentatif yang diperoleh melalui metode penelitian ilmiah yang meyakinkan.

Sejauh ini metode untuk menunjukkan Kurikulum Merdeka efektif masih harus dipertanyakan karena hanya dilakukan melalui survei persepsi dan studi etnografis. Ini tentu saja tidak cukup.