Literasi Digital pada Tahun Politik

Solopos.com, SOLO – Tahun politik, menjelang Pemilu 2024, disertai intensitas informasi yang tinggi. Pada era digital persebaran informasi palsu atau hoaks menjadi risiko serius yang dapat memengaruhi pemahaman publik.

Literasi digital memainkan peran vital membantu masyarakat membedakan antara informasi yang akurat dan tidak benar serta mengembangkan sikap kritis terhadap berita politik.

Promosi Era Emas SEA Games 1991 dan Cerita Fachri Kabur dari Timnas

Persebaran informasi melalui Internet kini sangatlah masif. Hampir semua hal tersedia di Internet dan dapat diakses oleh siapa pun. Banyak sekali manfaat bagi para pengguna Internet, namun kemajuan teknologi tersebut juga menyimpan bahaya laten di baliknya.

Menjelang pemilu seperti saat ini banyak informasi palsu maupun hoaks yang sengaja disebarkan oleh pihak tertentu. Ini menimbulkan kekacauan pikir masyarakat yang mengakses platform digital, terutama media sosial.

Informasi-informasi sampah tersebut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemilu. Banyak masyarakat yang enggan turut berpartisipasi aktif di dalamnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap skor indeks demokrasi Indonesia.

Menurut Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia masih tergolong cacat (flawed democracy). Indeks demokrasi Indonesia selama era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cenderung meningkat, dari 6,41 (2006) menjadi 6,95 (2014). Kemudian dalam pemerintahan Presiden Jokowi skornya berfluktuasi. Sempat mencapai 7,03 (2015) dan data terakhir mencapai 6,71 (2022).

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merilis hasil survei indeks literasi digital Indonesia 2022. Hasil survei menunjukkan indeks literasi digital Indonesia berada pada kategori sedang dengan skor 3,54 dari 5,00.

Dengan kata lain, peningkatan dari 3,46 pada 2020 dan 3,49 pada 2021 masih belum ideal. Hal ini tentu harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama secara serius agar pada tahun-tahun mendatang literasi digital mengalami peningkatan.

Seiring kemajuan teknologi, komunikasi politik telah beralih dari bentuk konvensional ke platform digital. Persebaran informasi hoaks sangat mudah dilakukan dan tidak dapat kita duga-duga kemunculannya.

Dalam konteks ini literasi digital tidak hanya menjadi keahlian teknis, tetapi juga kemampuan kritis untuk memahami dan mengelola informasi politik yang tersebar di dunia maya. Pada era politik terkini, pergeseran besar terjadi dalam pola komunikasi politik.

Kandidat, partai politik, dan masyarakat umumnya menggunakan media sosial, situs, dan platform daring untuk menyampaikan pesan politik. Literasi digital menjadi kunci untuk memahami dan merespons dinamika politik yang berkembang di ruang digital.

Literasi digital tidak hanya melibatkan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan berpartisipasi aktif dalam proses politik. Melalui media sosial warga dapat menyuarakan pendapat, mendiskusikan isu politik, dan mengakses informasi terkini.

Meningkatkan literasi digital dapat mendorong partisipasi politik yang lebih baik di kalangan masyarakat. Literasi digital juga mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap konten politik yang ditemui.

Warga dengan kemampun literasi digital dapat mempertanyakan narasi, memverifikasi fakta, dan membuat keputusan berbasis informasi yang pada gilirannya membentuk masyarakat yang lebih kritis dan responsif.

Literasi digital memiliki peran krusial dalam peningkatan demokrasi di Indonesia. Dalam era informasi dan teknologi, pemahaman tentang cara menggunakan dan mengevaluasi informasi secara online menjadi aspek penting dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses demokratis.

Ada beberapa manfaat literasi digital bagi peningkatan demokrasi di Indonesia. Pertama, literasi digital memungkinkan masyarakat mengakses dan menyaring informasi secara kritis, membantu mereka memahami isu-isu politik dengan lebih baik.

Kemampuan memilah informasi yang benar dari yang palsu atau bias menjadi landasan untuk membuat keputusan yang informasional. Kedua, literasi digital memfasilitasi keterlibatan aktif dalam diskusi dan pertukaran ide melalui platform digital.

Dengan berpartisipasi dalam ruang publik digital, warga dapat menyuarakan pendapat, mendiskusikan kebijakan, dan membangun pemahaman bersama. Ketiga, literasi digital membuka pintu bagi partisipasi warga dalam pemilihan umum dan proses politik lainnya.

Dengan pengetahuan tentang teknologi dan platform daring, warga dapat mengakses informasi kandidat, memahami platform politik, serta memberikan dukungan atau kritik secara efektif.

Literasi digital adalah kunci memperkuat keterlibatan masyarakat dalam demokrasi, menjadikan masyarakat lebih berdaya dan informasional dalam mengambil bagian dalam pembentukan kebijakan dan tatanan sosial.

Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat dapat lebih baik memahami, mengelola, dan merespons informasi politik yang tersebar di dunia maya serta membentuk fondasi yang kuat untuk proses demokrasi yang sehat dan dinamis. Harapan Indonesia sebagai bangsa yang demokratis semoga dapat tercapai.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 16 Januari 2024. Penulis adalah mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)