Logika uang dan pragmatisme kekuasaan

M Fauzi Sukri, pegiat di Bale Sastra Kecapi dan Pengajian Senin Solo (JIBI/SOLOPOS/dok)

Promosi Santri Tewas Bukan Sepele, Negara Belum Hadir di Pesantren

Sepertinya tidak mungkin menganalisis permasalahan kekuasaan dan penyimpangan-penyelewengannya alam politik Indonesia saat ini tanpa melibatkan logika uang. Pemenangan dan penyelewangan kekuasaan banyak dideterminasi oleh logika uang. Pragmatisme kekuasaan bertemu dan bersatu dengan logika uang.

Ada beberapa logika uang yang mendeterminasi kekuasaan saat ini. Pertama, uang sangat menentukan siapa pemenang perebutan kekuasaan. Sejak pemilu 1955 yang konon dianggap barometer demokrasi kita dan khususnya era reformasi, kita menyaksikan bagaimana peranan uang dalam politik. Uang menjadi syarat mutlak perebutan kursi kekuasaan dalam pemilihan umum (juga dalam perebutan kursi jabatan birokrasi pemerintah). Hal ini menjadi keharusan dan tuntutan dalam medan politik yang sangat mengandalkan citra–bukan ideologi–yang akhirnya melahirkan pragmatisme kekuasaan.

Partai politik atau calon pemimpin (birokrasi) harus mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Mereka harus mengeluarkan uang untuk pendaftaran, kampanye, membeli jasa media massa, membeli jasa konsultan politik dan seterusnya. Dalam banyak kasus, sebenarnya secara logis ongkos memperebutkan kekuasaan itu sangat besar yang tidak sebanding dengan uang gaji jabatan yang akan mereka dapatkan jika menjabat atau berkuasa.

Secara kasar, partai politik atau calon pemimpin (birokrasi) sebenarnya sudah membawa wabah korupsi bahkan sebelum mereka berkuasa. Korupsi yang melibatkan banyak politikus nasional dan daerah sebenarnya bukan hal yang aneh dan tiba-tiba. Ini adalah konsekuensi logis dari logika uang. Modal yang ditanam harus kembali, minimal impas.
Maka, kita menghadapi lingkaran setan logika uang. Sejumlah uang mampu untuk mendapatkan kekuasaan; kekuasaan akan menghasilkan uang lagi; uang akan menghasilkan kekuasaan lagi; uang lagi, kekuasaan lagi, uang-kekuasaan-uang-kekuasaan, begitu seterusnya berputar. Dan ini sangat mengerikan saat menjadi epidemi dalam partai politik, lembaga politik paling berkuasa saat ini dan yang banyak menyuplai pejabat.

Kedua, menurut Karl Marx, uang mampu ”menerobos setiap rintangan alami dan tantangan moral” (Michael Walzer, 1987). Uang begitu mudah direkayasa dan dimanipulasi, yang tidak mengharuskannya untuk berbentuk kertas atau koin. Uang bisa berupa angka-angka ajaib di berbagai hal, dalam bentuk jasa dan barang. Ini yang memunculkan keberanian dan memungkinkan para koruptor untuk melakukan tipu muslihat gelap: dalam muslihat proposal pembangunan infastruktur, muslihat akuntansi, muslihat laporan pertanggungjawaban, jatah komisi dan sebagainya.

Uang dan modernitas
Tidak ada benda-benda modern yang lebih banyak dan lebih mudah dikorupsi daripada uang. Rasanya janggal jika seorang koruptor menggasak komputer, tanah, mobil atau benda-benda berharga lainnya dari sebuah instansi pemerintah, perusahaan atau seseorang. Semua benda ini cukup mudah diketahui dan mencolok di depan khalayak ramai.

Rintangan alami jauh lebih mudah diterobos jika rintangan moral sudah jebol lebih dulu. Maka, yang menjadi pertanyaan adalah apa motivasi menjadi pejabat publik, para politikus, atau pejabat negara kita, terutama mereka yang dulu pada awal reformasi memiliki idealisme?

Kepentingan pribadi yang mengalahkan dan menggantikan kepentingan publik? Logika pengabdian atau logika uang? Rasanya cukup naif untuk menjawab sebagai sebentuk pengabdian pada saat setiap hari kita disuguhi seribu satu cerita masalah penyelewengan kekuasaan.

Ketiga, uang mampu memroteksi kekuasaan, bahkan dalam banyak kasus uang adalah sebuah persekongkolan rahasia. ”Barang siapa memiliki uang satu sen maka ia berdaulat (sejauh satu sen) atas seluruh manusia; memerintah para juru masak agar menyajikan santapan baginya, memerintah para bijak cendekia untuk memberinya pelajaran, memerintah para raja untuk menjaganya—sejauh satu sen,” kata filosof Thomas Carlyle (1795-1881).

Dari kata-kata Carlyle ini, kita melihat bagaimana logika kekuasaan uang bekerja. Para hakim, para konco politik di lembaga politik dan berbagai praktik korupsi-kolusi-nepotisme dilindungi dengan logika uang. Uang jangan dinikmati sendiri, mari kita nikmati bersama. Korupsi tidak pernah dilakukan satu orang. Yang terjadi kemudian adalah saling sandera antara satu orang bahkan satu lembaga.

Di sini, lembaga penghambat dan penghancur korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dilemahkan bahkan dihancurkan dari dalam dan dari luar oleh satu orang, satu kelompok, bahkan oleh satu lembaga atau lebih. Kita sudah menyaksikan banyak kasus tak selesai gara-gara berada dalam lingkaran iblis uang ini. Banyak pengusutan kasus korupsi yang tak menyentuh pelaku utamanya.

Konsekuensi logis dari logika uang ini adalah para koruptor saling sandera dan saling melindungi. Ini bisa melibatkan banyak lembaga politik, lembaga penegak hukum, bahkan masyarakat sipil itu sendiri. Persekongkolan dengan logika uang ini melumpuhkan sistem dan institusi demokrasi kita, terutama lembaga penegak hukum dan keadilan. Pertaruhannya adalah negara gagal dan negara bangkrut!

Maka, pada masa mendatang, biaya politik bukan hanya harus diminimalkan atau donor dana politik harus dibatasi seperti dalam undang-undang partai politik, tapi perebutan kekuasaan politik (juga birokrasi) harus dibatasi tentang berapa batas maksimal dana yang bisa mereka gunakan untuk memenangkan jabatan politik. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan pada masa mendatang, termasuk mengamandemen undang-undang partai politik yang berlaku saat ini.

Berikutnya, siapa pun saat mau mencalonkan diri untuk menjadi pejabat publik, maka masalah keuangannya harus terpantau secara publik dan masuk dalam satu bank khusus yang diperbolehkan diketahui umum.

Meski demikian, lagi-lagi dengan logika uang, berbagai kasus yang melibatkan elite politik tampaknya akan berakhir sepi, tanpa penyelesaian yang tuntas dari akar sampai ke ujung. Di atas logika uang, sebenarnya tak banyak yang bisa dilakukan, bahkan di negara yang demokrasinya jauh lebih maju seperti Amerika Serikat tak luput dari logika kekuasaan uang ini. Kita memasuki zaman uang dan mala uang menyandera bangsa ini.