Mahasiswa di Pesta Demokrasi

Solopos.com, SOLO – Terhitung kurang dari satu setengah bulan Indonesia akan menyambut proses pergantian pemimpin negara dan wakil rakyat. Momentum yang terjadi lima tahun sekali. Momentum yang perlu banyak siasat dan disiasati oleh aktor politik (calon wakil rakyat dan calon pemimpin negara) atau aktor pemilih (rakyat).

Dalam kancah perpolitikan, khususnya menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sebagai pemilihan umum serentak memilih wakil rakyat dan memilih presidem dam wakil presiden, yang selalu menjadi sorotan adalah peranan mahasiswa.

Promosi Piala Dunia 2026 dan Memori Indah Hindia Belanda

Mahasiswa terkenal sebagai agent of change dan generasi emas bangsa. Mereka memiliki peran penting memastikan pesta demokrasi berjalan dengan aman, nyaman, dan damai yang selaras dengan prinsip dasar negara.

Ini sangat krusial mengingat pesta demokrasi menjadi agenda lima tahun sekali untuk menentukan pemimpin Indonesia. Perlu langkah praksis mahasiswa demi melahirkan kesejukan dalam pesta demokrasi Pemilu 2024.

Pertama, mahasiswa berperan sebagai informan sekaligus pemilih cerdas. Dengan akses informasi yang luas dan kemampuan menganalisis secara kritis yang dibentuk selama pendidikan di perguruan tinggi dan basis organisasi, mahasiswa punya harapan besar menjadi pemilih yang tidak hanya memilih berdasarkan sentimen atau popularitas.

Mahasiswa harus mendorong para pemilih untuk mempertimbangkan program kerja dan track record calon wakil rakyat dan calon pemimpin negara. Mereka harus mampu menyaring informasi, membedakan antara fakta dan opini, serta mengenali hoaks yang kerap beredar pada masa kampanye.

Dalam masa kampanye pasti banyak desas-desus yang bermunculan atau mulai kelihatan. Bisa jadi berupa menjelek-jelekkan calon lain dan mengangkat seagung-agungnya calon yang didukung dengan kekuatan yang dimiliki saat kampanye.

Kedua, mahasiswa sebagai aktor edukasi politik bagi rakyat-masyarakat. Nilai kemahasiswaan seperti kepedulian sosial dan tanggung jawab moral harus menjadi landasan untuk turut serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu.

Edukasi ini tidak sebatas pada pentingnya berpartisipasi dalam pemungutan suara, tetapi juga bagaimana memilih dengan bijak. Mahasiswa berperan dalam sosialisasi politik yang ramah dan bijaksana kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi netralitas.

Mahasiswa juga dapat mengorganisasi diskusi-diskusi publik, seminar, atau bahkan kampanye di media sosial yang konstruktif. Ketiga, sebagai pengamat dan pengawas yang kritis terhadap proses demokrasi. Mahasiswa dikenal dengan semangat kebebasan, kritis, dan objektif.

Dalam pemilu hal ini bisa diwujudkan melalui partisipasi dalam pengawasan pemilu. Banyak lembaga independen yang membuka ruang bagi mahasiswa untuk terlibat sebagai pengawas pemilu, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Selain itu, mahasiswa juga bisa berperan melalui organisasi kampus atau komunitas politik untuk ikut andil mengawasi proses kampanye dan demokrasi. Dengan begitu, mahasiswa dapat memastikan pemilu berjalan dengan adil dan transparan.

Keempat, sebagai pemberi napas sejuk pada opini publik. Media sosial dan berbagai medium lainnya memberikan ruang kepada mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam melahirkan opini publik.

Dengan memanfaatkan media sosial atau media lainnya, mahasiswa bisa menyebarkan informasi yang akurat, mengadakan diskusi yang konstruktif, dan menelaah secara kritis berbagai isu yang berkaitan dengan pemilu.

Penting bagi mahasiswa tetap menjunjung tinggi etika dan tidak terjebak dalam kampanye hitam atau penyebaran berita usang yang belum dipastikan kebenarannya. Kelima, sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna persatuan dan kesatuan.

Dalam kondisi politik yang acapkali memanas, mahasiswa mempunyai fungsi penting menjaga kerukunan dan persatuan. Nilai-nilai kemahasiswaan seperti keberagaman dan toleransi perlu menjadi landasan berpikir dalam setiap diskusi dan kegiatan yang berkaitan dengan pemilu.

Mahasiswa harus menjadi contoh dalam menerima perbedaan pandangan politik dan tidak terlibat dalam konflik yang dapat memecah belah bangsa. Mahasiswa harus membentuk pemikiran yang konstruktif untuk penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.

Keenam, mahasiswa menjadi inisiator inovasi dalam demokrasi. Digitalisasi menuntun banyak perubahan dalam cara berpikir, berkomunikasi, khususnya dalam berdemokrasi.

Mahasiswa dengan kreativitas dan kemampuan menggunakan teknologi bisa mengambil peran membuat inovasi-inovasi yang mendukung proses demokrasi,  aplikasi pemantau pemilu, platform diskusi online, dan lainnya.

Contoh sederhananya, melalui teknologi digital dapat menjadikan data dan informasi yang diperoleh menjadi alat untuk kesuksesan pesta demokrasi dalam rangka pencerdasan masyarakat untuk memahami pemilu.

Dalam menyambut dan menyongsong pesta demokrasi mahasiswa tidak cukup bertindak sebagai pemilih, tetapi lebih dari itu, mahasiswa juga menjadi pelaku aktif yang menjaga esensi demokrasi.

Peran ini mendarah daging dengan nilai-nilai kemahasiswaan yang dipegang, seperti kebebasan berpikir, kritis, objektif, dan tanggung jawab sosial. Melalui peran-peran ini, mahasiswa tidak hanya berkontribusi dalam kesuksesan pemilu, tetapi juga dalam pengembangan demokrasi yang lebih matang di selurun elemen masyarakat indonesia

Sekali lagi, peran dan fungsi mahasiswa dalam pemilu bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang membentuk masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Melalui partisipasi aktif, kritis, dan konstruktif, mahasiswa dapat memastikan bahwa pesta demokrasi ini menjadi sarana efektif untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Dengan demikian, peran mahasiswa dalam pemilu tidak hanya penting bagi proses pemilihan itu sendiri, tetapi juga bagi kelangsungan dan kualitas demokrasi di Indonesia, serta menjaga kemakmuran rakyat sesuai janji-janji manis para kandidat ketika terpilih. Salam akal sehat…

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 2 Januari 2024. Penulis adalah mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta)