Melindungi Pekerja Migran

Desa Cemeng, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, dipilih menjadi desa binaan imigrasi pertama di Jawa Tengah pada Selasa (10/10/2023). Peresmian Desa Cemeng sebagai desa binaan imigrasi itu dilakukan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati.

Penetapan Desa Cemeng sebagai desa binaan imigrasi dengan alasan khusus. Penepatan itu dilandasi realitas di desa tersebut banyak warga yang bekerja di luar negeri, menjadi pekerja migran.

Promosi Keturunan atau Lokal, Mereka Pembela Garuda di Dada

Desa Cemeng adalah desa dengan jumlah pekerja migran terbanyak di Kabupaten Sragen saat ini. Peresmian Desa Cemeng menjadi desa binaan imigrasi menjadi ikhtiar pemerintah memerangi tindak pidana perdagangan orang maupun pelanggaran keimigrasian.

Desa binaan imigrasi meniscayakan perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat desa mampu memberikan pemahanan tentang keimigrasian, khususnya tentang penerbitan paspor bagi warga yang akan menjadi pekerja migran atau akan bekerja ke luar negeri.

Ini juga menjadi strategi sejak di hulu untuk mencegah dan meminimalkan kasus-kasus pelanggaran keimigrasian oleh para pekerja migran serta mencegah pekerja migran Indonesia menjadi objek eksploitasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan catatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam kurun waktu 2022-2023 terdapat 90 warga Jawa Tengah yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka ”tersesat” di Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam.

Mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang karena tergiur tawaran bekerja dengan gaji yang besar di luar negeri. Kenyataan yang mereka hadari tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Mereka terjerat tindakan ilegal seperti penjualan organ, penjualan bayi, hingga online scam. Desa binaan imigrasi menjadi ikhtiar menjadikan masyarakat di perdesaan yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri atau menjadi pekerja migran lebih teredukasi.

Desa binaan imigrasi tentu merupakan desa yang memenuhi kriteria menjadi lokasi program pembangunan masyarakat melalui pembinaan sumber daya manusia dengan pendekatan edukasi.

Tujuannya agar warga memiliki tingkat literasi keimigrasian yang lebih baik, terutama karena minat menjadi pekerja migran yang tergolong tinggi. Dengan begitu mereka akan terhindar dari jeratan mafia perdagangan orang.

Mereka mendapat informasi yang benar tentang perusahaan di luar negeri atau lembaga penyalur tenaga kerja ke luar negeri yang legal atau memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Program desa binaan imigrasi melibatkan pihak-pihak terkait seperti Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Dinas Tenaga Kerja, unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga unsur yang terkecil seperti rukun tetangga dan rukun warga.

Desa binaan imigrasi harus berdampak baik, yakni menjamin pekerja migran Indonesia di luar negeri yang berkeinginan meningkatkan taraf hidup diri dan keluarga mendapatkan perlindungan. Selain itu juga meminimalkan risiko pekerja migran menghadapi aneka masalah setelah berada di luar negeri maupun saat proses pemberangkatan.