SOLOPOS.COM - Petugas mendata pemilih saat simulasi pemungutan suara di Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Minggu (28/1/2024). (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)

Anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di seluruh Indonesia telah dilantik pekan lalu. Tiap tujuh orang petugas KPPS akan mengelola satu tempat pemungutan suara (TPS).

Meski sifatnya adalah lembaga ad hoc alias hanya bertugas untuk kurun waktu tertentu, peran KPPS sangat strategis karena menjadi garda terdepan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.

Promosi Isra Mikraj, Mukjizat Nabi yang Tak Dipercayai Kaum Empiris Sekuler

Pemilu 2024 ini juga merupakan pemilu serentak, seperti Pemilu 2019, untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden serta para anggota lembaga legislatif atau parlemen dari tingkat nasional hingga daerah, termasuk memilih para “senator” alias anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Para anggota KPPS yang harus menuntaskan proses pemungutan suara dalam waktu yang terbatas dan menyelesaikan perhitungan seluruh surat suara yang waktunya juga terbatas. Yang harus menjadi perhatian besar tentu memastikan agar para petugas KPPS menjalankan fungsi secara profesional, meski mereka bertugas dalam waktu singkat.

Mereka harus bersikap netral karena pemungutan dan penghitungan suara merupakan hal yang sangat sensitif. Tak kalah penting adalah memastikan kesehatan dan keselamatan mereka selama bertugas.

Pemilu 2019 harus menjadi pelajaran. Kala itu 894 petugas KPPS meninggal dunia dan 5.175 petugas KPPS sakit akibat kelelahan. Beban kerja di Pemilu 2019 jauh lebih besar dibanding pemilu sebelumnya sehingga menjadi salah satu faktor banyak petugas yang sakit atau meninggal dunia.

Kita patut bersyukur ada kemajuan dalam proses pelaporan hasil penghitungan suara. Penggunaan rekapitulasi elektronik melalui aplikasi Sirekap pada Pemilu 2024 semestinya membuat proses penghitungan suara lebih cepat dan tidak membuat petugas kelelahan.

Tentu ini membutuhkan pelatihan atau bimbingan teknis untuk seluruh petugas KPPS agar bisa menjalankan tugas dan fungsi serta memberdayakan aplikasi dengan sebaik mungkin. Selain itu harus ada dukungan teknis yang memadai.

Ini untuk mengantisipasi atau mencegah gangguan dalam sistem selama proses rekapitulasi suara, termasuk memastikan agar tidak ada peretasan data yang bakal mencemari kepercayaan terhadap sistem pemilu yang berjalan.

Kepemimpinan, manajemen, dan komunikasi antaranggota KPPS juga harus terjalin dengan baik. Ini bisa dipersiapkan sejak masa pelatihan atau bimbingan teknis. Pemetaan faktor risiko dan pemberian rekomendasi keselamatan kerja juga penting.

Pemetaan ini salah satunya mencakup data kondisi kesehatan anggota KPPS saat masa seleksi. Merujuk pada pengalaman Pemilu 2019, harus ada tim medis yang siap siaga.

Jika tidak memungkinkan bersiap di tiap TPS, bisa saja tim medis ini disiapkan untuk melayani beberapa TPS sekaligus yang berdekatan atau bersiaga di level desa atau kecamatan.

Personel tim medis membantu ketika ada petugas KPPS yang mengalami gangguan kesehatan. Keselamatan petugas KPPS adalah bagian penting dari upaya mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, kredibel, dan mendapat legitimasi dari rakyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya