Menuju Satu Data untuk Pelindungan Sosial

Solopos.com, SOLO — Pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat dengan protokol kesehatan untuk mencegah persebaran penyakit itu berdampak peningkatan beban ekonomi masyarakat. Akibat terbatasnya aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagian warga kehilangan pendapatan.

Itu menimbulkan kelompok masyarakat miskin baru. Pada masa pandemic Covid-19, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 menunjukkan jumlah penduduk miskin bertambah 1,13 juta per September 2020. Tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai dua digit, sebesar 10,19% dari total populasi, hanya dalam jangka waktu enam bulan.

Promosi Enjoy the Game, Garuda! Australia Bisa Dilewati

BPS mencatat angka inflasi Indonesia pada September 2022 yang menembus 1,17% menjadi inflasi bulanan tertinggi sejak Desember 2014. Inflasi pada September lalu tidak terlepas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah pada 3 September 2022.

Komponen energi yang masuk dalam kategori komponen harga yang diatur pemerintah ini memberi andil sebesar 2,35%. Kenaikan harga BBM tersebut turut mendorong peningkatan harga jasa transportasi dan distribusi yang memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya.

Kondisi ini berpotensi menambah keterpurukan roda perekonomian dan meningkatkan kemiskinan. Pengalaman penanganan dampak pandemi Covid-19 setidaknya memberi satu kesadaran bahwa pemerintah belum memiliki satu data pelindungan sosial.

Keberadaan data tersebut semakin krusial ketika suatu negara sedang dihadapkan dengan situasi krisis seperti pandemi Covid-19 maupun kondisi tanggap darurat bencana lainnya. Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan tgl 16 Agustus 2022 mengenai Rancangan Undang-undan tentang Anggaran Pendapatan dan Belana Negara 2023 beserta nota keuangannya mengamanatkan pentingnya reformasi perlindungan sosial.

Salah satu ikhtiar dengan memperbaiki basis data penerima melalui pendataan awal registrasi sosial ekonomi. Registrasi sosial ekonomi atau resgsosek adalah sistem dan basis data seluruh penduduk Indonesia yang terdiri atas profil penduduk, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya.

Data registrasi sosial ekonomi diharapkan dapat disajikan hingga tingkat desa/kelurahan dan akan digunakan untuk kepentingan pelindungan sosial adaptif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk untuk keperluan tanggap darurat bencana.

BPS mendapatkan amanat melaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi pada 15 Oktober 2022 hingga 14 November 2022. Pendataan awal registrasi sosial ekonomi dilakukan dari pintu ke pintu di seluruh keluarga di Indonesia.

Cakupan pendataan termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, barak militer, pesantren atau sekolah berasrama, rumah sakit, panti sosial, lembaga pemasyarakatan, serta kelompok marginal lainnya. Pendataan yang bersifat sensus ini melibatkan tidak kurang dari 400.000  petugas lapangan di seluruh wilayah Indonesia.

Prosedur Pendataan

Semua petugas pendataan awal resgistrasi sosial ekonomi mendapatkan pelatihan sebelum menemui warga. Pelatihan tersebut penting untuk memastikan keseragaman konsep, definisi, dan prosedur dipahami petugas.

Koordinasi dan sosialisasi telah dilakukan sesuai level, di tingkat pusat hingga desa/kelurahan. Setelah menerima seluruh instrumen pendataan, petugas pendataan berkunjung di satuan lingkungan terkecil (setingkat rukun tetangga) yang menjadi wilayah tugas.

Bersama ketua rukun tetangga, petugas menelusuri wilayah, memverifikasi keberadaan keluarga beserta kondisi kesejahteraannya. Selanjutnya petugas mengunjungi setiap keluarga di wilayah tugasnya dan mengumpulkan data dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner tercetak.

Terdapat  sejumlah variabel yang ditanyakan petugas. Variabel tersebut meliputi informasi tentang kondisi sosioekonomi demografis, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, serta kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi terkait kondisi ekonomi lainnya.

Berikutnya, petugas menandai koordinat lokasi pada setiap bangunan tempat tinggal dan mengambil foto bangunan tempat tinggal khusus keluarga kurang sejahtera sesuai informasi ketua rukun tetangga atau pengurus lingkungan setempat.

Hasil pendataan awal registrasi sosial ekonomi adalah basis data sosial ekonomi penduduk dengan informasi lengkap dan komprehensif. Data tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai kementerian serta lembaga untuk merancang berbagai program yang sesuai bagi masyarakat.

Berdasarkan instruksi presiden, pelaksanaan registrasi sosial ekonomi adalah bagian upaya pemerintah membantu meningkatkan sekaligus mereformasi sistem perlindungan sosial di masyarakat. Selain untuk memperbaiki basis data penerima pelindungan sosial, perbaikan data juga diarahkan untuk penyempurnaan pelindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pendataan awal registrasi sosial ekonomi saat ini tengah berlangsung. Siapa saja yang didata?  Kita semua yang menjadi bagian dari seluruh keluarga di 514 kabupaten/kota di Indonesia menjadi responden pendataan awal registrasi sosial ekonomi.

Tujuan mulia yang tengah diupayakan pemerintah melalui kegiatan ini sudah sepatutnya kita dukung bersama. Menerima petugas registrasi sosial ekonomi dan menjawab pertanyaan petugas dengan benar dan jujur menjadi kontribusi utama kita dalam mewujudkan data yang berkualitas.

Tunggulah kehadiran petugas registrasi sosial ekonomi di rumah kita. Berikan jawaban dengan benar dan jujur. Bersama-sama kita berkontribusi membangun negeri. Dengan registrasi sosial ekonomi, kita wujudkan satu data program pelindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 3 November 2022. Penulis adalah Statistisi Muda di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah)