Pemerataan Cakupan dan Akses Internet

Hasil survei Asosiasai Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII menunjukkan ada peningkatan akses ke jaringan Internet pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan akses Internet itu mencapai 1,31%. Cakupan Internet pada 2023 telah mencapai 79,5%. Pada tahun sebelumnya, cakupan Internet baru mencapaoi 78,1% dari populasi penduduk Indonesia.

Promosi Riwayat Banjir di Semarang Sejak Zaman Belanda

Hasil survei APJII itu menunjukkan konsistensi tren peningkatan cakupan Internet atau akses Internet sejak 2018. Kala itu cakupan Internet di negeri ini baru mencapai 64%. Kini, pada 2023, cakupan Internet telah mencapai 79,5%.

Survei yang dilaksanakan pada 18 Desember 2023 hingga 19 Januari 2024 itu menunjukkan ada peningkatan aksesibilitas dan penggunaan teknologi digital di Indonesia. Kewajiban pemerintah memfasilitasi peningkatkan cakupan dan akses Internet di sleuruh Indonesia.

Tentu bukan sekadar cakupan, namun juga kecepatan akses. Ini penting agar cakupan Internet itu bisa diberdayakan untuk menumbuhkan aktivitas produktif. Tanpa kecepatan akses yang baik dan stabil, cakupan Internet itu tak akan membuahkan aktivitas produktif.

Di tengah kemajuan cakupan Internet itu masih mengemuka kesenjangan digital di Indonesia. Masih banyak warga negara Indonesia atau masyarakat yang tinggal di kawasan timur yang hingga kini tidak memiliki koneksi internet yang memadai.

Penyebabnya adalah kualitas layanan cakupan dan koneksi Internet yang bervariasi. Ada kawasan yang tercakup layanan koneksi Internet berkecapatan tinggi dan stabil. Banyak pula wilayah yang belum terjangkau cakupan Internet.

Ada pula wilayah yang telah tercakup layanan Internet, namun dengan kecepatan akses rendah dan tidak stabil. Kesenjangan digital ini juga memperkuat kondisi ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia.

Laporan Beyond Unicorn Bank Dunia pada 2019 menunjukkan kalangan muda 10 kali lebih mungkin memiliki akses Internet seluler daripada kalangan lanjut usia. Pada saat yang sama, mereka yang berpendidikan tinggi lima kali lebih mungkin untuk terkoneksi Internet daripada mereka yang pendidikannya terbatas pada sekolah menengah pertama atau lebih rendah.

Hasil survei tersebut juga menunjukkan seseorang dari keluarga berpenghasilan rendah, tiga kali lebih kecil kemungkinan untuk memiliki akses Internet dibandingkan anak-anak yang lahir dari keluarga paling sejahtera.

Realitas kesenjangan cakupan adan akses Internet ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar ketimpangan sosial. Kesempatan hanya akan bisa diambil oleh mereka yang memiliki akses Internet, bukan oleh mereka yang paling membutuhkan.

Mengatasi hambatan konektivitas Internet seluler di Indonesia sangat penting untuk memberikan manfaat ekonomi digital bagi semua. Realitas program perluasan cakup dan akses Internet yang justru malah dikorupsi—kasus korupsi pembangunan base transceiver station di Kementerian Komunikasi dan Informatika—tentu memunculkan keprihatian.

Korupsi di bidang pemerataan cakupan dan akses Internet sama dengan mengorupsi, bahkan membunuh, kesempatan warga negeri ini yang membutuhkan akses Internet untuk berdaya, maju, dan hidup lebih sejahtera.