Pemulihan Ekonomi Kabupaten Wonogiri

Solopos.com, SOLO – Pandemi  Covid–19 yang terjadi mulai tahun 2019 adalah musibah global yang menyebabkan timbulnya berbagai problem di masyarakat kita, baik itu permasalahan sosial, budaya, maupun perekonomian.

Dari berbagai problem itu, permasalahan yang paling kompleks dan berdampak signifikan adalah permasalahan kemiskinan. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM banyak yang gulung tikar.

Promosi Selamat Datang di Liga 1, Liga Seluruh Indonesia!

Hal ini diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukan angka kemiskinan di Indonesia pada September 2020 adalah sebesar 10,19%, meningkat 0,41% terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97% terhadap September 2019.

Dapat dipahami bersama meskipun kini pandemi telah usai, akibat dari pandemi masih saja berbuntut panjang. Problem peningkatan angka kemiskinan tentu saja terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri pada 2020 masih berada di tingkat 10,86%, meningkat dari angka pada tahun sebelumnya yaitu 10,25%. Ini artinya tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat memprihatinkan dan masyarakat Kabupaten Wonogiri sangat membutuhkan uluran tangan untuk memulihkan perekonomian mereka.

Pada 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri masih berada di angka 11,55%. Melihat kompleksnya permasalahan kemiskinan, pemerintah seharusnya mengambil peran. Dengan kebijkan pemerintahlah kondisi perekonomian masyarakat dapat meningkat.

Pascapandemi seperti sekarang ini, masyarakat masih sangat membutuhkan uluran tangan untuk perbaikan perekonomian masing-masing. Berkaca dari urgensitas peran pemerintah tersebut, pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menjalankan berbagai program bantuan sosial.

Program bantuan sosial itu adalah Program Keluarga Harapan (Kementerian Sosial), bantuan sosial tunai (Kementerian Sosial), bantuan langsung tunai dana desa (pemerintah desa), bantuan pangan nontunai (Kementerian Sosial), dan bantuan sosial pangan (Kementerian Sosial).

Dalam konteks recovery atau pemulihan ekonomi ini, laman wonogirikab.go.id menjelaskan Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menyiapkan dana sebesar Rp110 miliar untuk pemulihan (recovery) dari dampak pandemi Covid-19 .

Anggaran itu berasal dari realokasi dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID). Anggaran itu di luar pos penanganan Covid-19 senilai Rp6 miliar. Anggaran sebanyak itu  dialokasikan untuk tiga skala prioritas.

Pertama, untuk penanganan kemiskinan yang di Kabupaten Wonogiri jumlahnya 333.332 jiwa atau 116.000 keluarga. Kedua, antisipasi warga yang berpotensi miskin. Maksudnya, awalnya mereka punya pekerjaan, namun karena dampak pandemi Covid-19 menjadi kehilangan mata pencarian.

Ketiga, warga yang selama ini bekerja di sektor informal dan kehilangan pekerjaan karena pemerintah menghentikan sementara waktu pembangunan infrastruktur. Tujuan pemberlakuan kebijakan tersebut merupakan sebuah upaya, strategi, dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Wonogiri memulihkan perekonomian di kabupaten ini.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga mendorong para pelaku ekonomi untuk berkembang. Caranya dengan memberikan fasilitas penunjang seperti pelatihan dan sebagainya. Fasilitas ini diharapkan memunculkan geliat ekonomi baru, memunculkan kreativita dan inovasi baru di sektor perekonomian berbasis kearifan lokal.

Membahas pemulihan ekonomi di Kabupaten Wonogiri tidak bisa mengabaikan  kegiatan ekonomi yang dominan di kabupaten ini, salah satunya adalah sektor pertanian. Infrastruktur penunjang pertanian mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada 2022, yaitu ketika program prioritas pemulihan ekonomi pascapandemi digulirkan.

Salah satu harapan besarnya adalah agar angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri menurun signifikan. Sesuai dengan tujuan penurunan kemiskinan, data BPS menunjukan bahwa pada 2022 angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan sebesar 0,56 % daripada tahun sebelumnya.

Ini artinya, pengambilan keputusan dan stretegi pemulihan ekonomi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri bersinergi dengan pemerintah pusat merupakan sebuah langkah yang tepat dan berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri.

Perlu juga dipahami bahwa pemulihan ekonomi tidak hanya dengan uluran bantuan, tetapi juga membutuhkan penyediaan pekerjaan dan pengadaan pelatihan. Ini dua hal yang harus lebih diprioritaskan dan dijalankan. Masyarakat pada dasarnya tak hanya membutuhkan ikan, melainkan juga memerlukan kail untuk mencari ikan dengan tangan mereka sendiri. Inilah strategi berkelanjutan.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 25 April 2023. Penulis adalah mahasiswa Program Studi Sosiologi Universitas Sebelas Maret dan warga Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah)