Prioritas Anggaran

Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Bagus Selo menyebut kini saatnya Pemerintah Kabupaten Karanganyar menghentikan pembangunan gedung-gedung dan memprioritaskan perbaikan jalan-jalan yang rusak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karanganyar menjelaskan pada 2022 kondisi jalan kategori baik hanya 437 kilometer dari total panjang jalan 1.046 kilometer. Lainnya masuk klasifikasi rusak sedang, rusak ringan, dan rusak berat.

Promosi Mendamba Ketenangan, Lansia di Indonesia Justru Paling Rentan Tak Bahagia

Menurut Bagus Selo, kini Kabupaten Karanganyar tak membutuhkan lagi pembangunan gedung-gedung. Ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, yaitu pembangunan jalan-jalan dan infrastruktur publik.

Sejak 2022 alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Karanganyar lebih banyak tersedot untuk pembangunan gedung. Beberapa gedung yang dibangun, antara lain, rumah dinas bupati, pendapa rumah dinas bupati, dan gedung kebudayaan.

Pada 2023 masih ada rencana membangun sejumlah gedung perkantoran. DPRD Kabupaten Karanganyar menilai pembangunan gedung-gedung itu sudah cukup. APBD 2024 harus memprioritaskan perbaikan dan pembangunan jalan-jalan yang rusak.

Penyataan itu baik dilihat dari sisi memprioritaskan alokasi APBD di tengah keterbatasan anggaran dan kebutuhan yang jauh lebih banyak daripada ketersediaan anggaran. Memprioritaskan alokasi anggaran dalam APBD membutuhkan basis data kebutuhan yang sumbernya adalah usulan dan kebutuhan riil masyarakat.

Kini jalan menjadi bagian penting kebutuhan masyarakat. Mobilitas masyarakat sekarang bukan sekadar pindah tempat karena pekerjaan, sekolah, atau aktivitas rutin lainnya. Mobilitas masyarakat sekarang menjadi bagian penting dari mobilitas ekonomi.

Baik buruknya infrastruktur jalan memengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah. Infrastruktur jalan adalah urat nadi perekonomian. Pembangunan jalan penting karena berperan mendukung pergerakan manusia dan berpengaruh pada distribusi barang.

Catatan kritis untuk pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar itu adalah kenapa baru diucapkan sekarang? Apakah karena Bupati Karanganyar Juliyatmono segera mengakhiri masa jabatan sehingga tak ada lagi ”orang kuat” penentu alokasi anggaran?

Jangan sampai publik beranggapan pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar itu politis mengingat Pemilu 2024 semakin dekat. Dalam situasi seperti ini, cukup banyak politikus yang berlomba-lomba mengambil hati masyarakat.

Terlepas dari itu, perbaikan jalan harus menjadi skala prioritas Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan harus diperjuangkan melalui kebijakan anggaran oleh DPRD Kabupaten Karanganyar. Ada harga yang harus dibayar mahal ketika kerusakan infrastruktur jalan luput dari perhatian pemerintah daerah.

Banyak keluhan warga tentang jalan rusak. Ketika keluhan tidak digubris, warga menyampaikan keluhan di media sosial. Salah satunya lewat video wisata bledug (debu) dan jeglongan sewu di Dukuh Tangkilan, Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar belum lama ini.

Warga mengeluhkan kondisi jalan rusak yang selama enam tahun lamanya tak tersentuh perbaikan. Hal demikian tentu saja mencoreng citra Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dampak lain yang jauh lebih penting adalah menurunnya aktivitas ekonomi maupun pertanian akibat jalan rusak.