Privilese

Solopos.com, SOLO – Banyak  orang menganggap privilese atau keistimewaan dalam konotasi negatif. Konteksnya adalah keistimewaan yang didapat seseorang berkat kedudukan atau jabatan, kekayaan, atau kelebihan lain dari orang tua atau kerabat.

Privilese ini membuat dunia rasanya tidak adil. Anak-anak pejabat akan selalu dinaungi kemudahan dalam mengurus sesuatu, terutama yang berhubungan dengan birokrasi. Keturunan orang kaya tidak harus bekerja keras, apalagi harus memanfaatkan aplikasi Paylater untuk sekadar mendapatkan handphone keluaran terbaru maupun tiket konser Coldplay yang harganya selangit itu.

Promosi Semarang (Kaline) Banjir, Saat Alam Mulai Bosan Bersahabat

Pokoknya privilese membuat kaum mendang-mending yang harus mikir berkali-kali untuk ganti HP dari merek China ke merek China yang lain seolah-olah remah-remah. Privilese bukan dianggap sebagai potensi yang seandainya digunakan untuk sesuatu hal positif maka konotasi negatif itu bisa dihapus.

Itu seperti saat Gibran Rakabuming Raka memutuskan maju dalam pemilihan Wali Kota Solo pada 2020. Pada 23 September 2019 ia datang ke Kantor DPC PDIP Kota Solo untuk menyerahkan formulir pendaftaran calon wali kota.

DPC PDIP Kota Solo saat itu menutup peluang bagi Gibran karena mereka sudah menentukan Achmad Purnomo, mantan Wakil Wali Kota Solo, seabgai calon Wali Kota Solo yang diusung. Keputusan DPC PDIP Kota Solo saat itu seolah-olah menjadi harga mati.

Singkat cerita, tak bisa maju lewat DPC PDIP Kota Solo, putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengambil jalur lain lewat DPD PDIP Jawa Tengah. Usahanya berhasil. Gibran mendapat rekomendasi dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai calon WaliK ota Solo berpasangan dengan Teguh Prakosa sebagai calon Wakil Wali Kota Solo.

Bagaimana bisa Gibran yang sebelumnya bukan kader PDIP, bahkan pernah menyatakan tak tertarik terjun di politik praktis, bisa mendapatkan rekomendasi dari Megawati? Jawabannya mudah, ia punya privilese sebagai anak Presiden Joko Widodo. Fakta ini susah didebat.

Majunya Gibran di pemilihan Wali Kota Solo 2020 pastilah menuai pro dan kontra. Di satu sisi, ini semakin menebalkan rasa ketidaksukaan kalangan yang memandang negatif privilese tadi. Di sisi sebaliknya, tentu tak akan melihat demikian.

Sesuai prediksi yang tercermin dari survei sebelumnya, putra sulung Presiden Joko Widodo itu menang dalam pemilihan Wali Kota Solo 2020. Banyak orang yang menilai kesuksesan Gibran tak lepas dari nama besar ayahnya. Banyak orang masih skeptis.

Ini wajar mengingat sebelumnya tidak ada yang tahu kapasitas Gibran memegang jabatan publik. Ia tak punya rekam jejak di pemerintahan karena memang belum pernah menjadi pejabat publik. Setahun dua tahun berlalu setelah pelantikan sebagai Wali Kota Solo, sepak terjang Gibran mulai terlihat.

Banyak pembangunan di Kota Solo. Nilainya besar-besar, puluhan miliar rupiah hingga ratusan miliar rupiah. Sebut saja elevated rail simpang tujuh Jogjo yang sedang dalam proses pembangunan, revitalisasi Solo Techno Park, revitalisasi Ngarsapura dan Jl. Jenderal Gatot Subroto, dan revitalisasi Taman Satwa Taru Jurug yang kini bertransformasi menjadi Solo Safari.

Satu proyek lain yang paling monumental adalah pembangunan Masjid Agung Syekh Zayed. Kalau bukan faktor Presiden Joko Widodo, bisa saja replika Masjid Syekh Zayed di Uni Emirat Arab itu tak akan berdiri di Kota Solo. Gibran tetap saja yang mendapat nama harum. Lagi-lagi ini soal privilese.

Gibran seolah-olah paham dengan keistimewaan yang dia miliki dan memanfaatkannya menjadi daya untuk mewujudkan gagasan dalam pembangunan Kota Solo. Gaya kepemimpinan yang orsinal dan cenderung nyleneh jelas sulit ditiru.

Tak semua kepala daerah mampu sebebas dan sepercaya diri Gibran memimpin wilayah dan membuat kebijakan, apalagi bagi pemimpin muda yang baru terjun di dunia politik. Biasanya para pemimpin mudah cenderung disetir oleh para senior mereka dan tak berani lepas dari tradisi yang kuat dan mapan.

Sejauh ini Gibran terlihat sukses mengubah wajah Kota Solo. Tiap tahun ada proyek besar. Tiap bulan hampir selalu ada pejabat dan tokoh nasional yang datang. Kegiatan-kegiatan skala nasional, bahkan internasional, kerap digelar di kota yang hanya punya lima kecamatan ini.

Jika saja pada pemilihan kepala daerah 2020 Gibran tak menggunakan privilese sebagai anak presiden untuk maju sebagai calon Wali Kota Solo, sangat mungkin Kota Solo tak akan seperti sekarang. Kota Solo tetap akan jadi kota yang tenang, adem, ayem dengan dinamika politik yang biasa-biasa saja. Bukan episentrum politik nasional.

Kini momentum pemilihan umum kembali terulang. Skalanya lebih besar, pemilih presiden. Gibran tak seperti dulu lagi, meski masih ada yang bilang ia anak ingusan. Ia kini jauh lebih populer setelah sepak terjangnya memimpin Kota Solo menarik perhatian publik, terutama di Jakarta.

Ia mulai ditarik-tarik ke level politik lebih tinggi. Dari awalnya diserukan jadi calon Gubernur Jawa Tengah menggantikan seniornya Ganjar Pranowo, kini berkembang menjadi kandidat calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Sikap politiknya masih buram, seperti ayahnya. Meski lahir dari rahim PDIP, di depan publik Gibran tak begitu jelas menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Apakah ini terkait isu yang beredar bahwa ia menaruh minat untuk diduetkan dengan Prabowo?

Menarik ditunggu sikap politik final Gibran pada Pemilu 2024. Publik akan menunggu apakah ia akan kembali menggunakan privilesenya sebagai anak Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo yang populer untuk maju dalam kontestasi politik yang lebih besar.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah privilese ini akan membuat dia menjadi hero seperti saat ia memimpin Kota Solo atau justru membuatnya menjadi zero karena belum cukup matang untuk terjun ke kolam politik yang jauh lebih besar dan lebih dalam. Kita perlu menunggu untuk mendapat semua jawabannya.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 7 Agustus 2023. Penulis adalah jurnalis Solopos Media Group)