Sistem Pangan yang Rapuh

Kenaikan harga beras sebulan terakhir menunjukkan kerapuhan sistem pangan kita. Begitu terjadi ganggunan pada rantai pasokan—karena dampak masa tanam mundur dan panen belum tiba, maupun karena terdampak situasi ekonomi global—langsung terjadi kenaikan harga beras, kadang-kadang juga muncul kelangkaan beras.

Menurut aktivis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP), anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan (2010-2020), dan penulis buku Ironi Negeri Beras, Khudori, secara umum sistem pangan dunia saat ini—termasuk tentu saja sistem pangan di Indonesia—rapuh, tak adil, dan tak berkelanjutan.

Promosi Isra Mikraj, Mukjizat Nabi yang Tak Dipercayai Kaum Empiris Sekuler

Kini setidaknya satu dari 10 orang kurang gizi dan satu dari empat orang mengalami obesitas. Pasokan pangan saat ini sebenarnya hanya cukup untuk 1,5 kali jumlah warga bumi. Sayangnya persediaan pangan yang melimpah itu tak mengalir secara lancar kepada yang perlu.

Sebagian besar persediaan pangan dunia malah mengalir secara lancar hanya kepada yang berduit. Postulat peraih Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen, berlaku: akses dan kebebasan lebih penting daripada ketersediaan. Akses ke ketercukupan pangan menjadi lebih penting daripada ketersediaan pangan.

Perubahan iklim—bahkan krisis iklim—kian merapuhkan sistem pangan Indonesia. Ini termanifestasi pada banyak hal. Produksi pangan melimpah tak terserap pasar, harga hasil panen pangan anjlok, dan petani kian terpuruk.

Pada kondisi sebaliknya, ketika pasokan pangan berkurang karena aneka faktor, harga beras melonjak, namun petani tak juga sejahtera. Berbasis kenyataan itu, tugas negara menjamin struktur pasar yang menjadi fondasi pertanian adalah struktur pasar yang adil.

Struktur pasar sebagai fondasi pertanian itu harus mencakup sisi distribusi yang efisien, berkelanjutan, dan minim jejak karbon. Sistem ini selaras dengan model konsumsi pangan lokal yang menumpukan pemenuhan kebutuhan pangan pada produksi lokal.

Term lokal ini mengacu pada tingkat negara, provinsi, kabupaten atau kota, dan bahkan desa. Model pemenuhan kebutuhan pangan lokal ini mengandalkan konsumsi pangan produksi sendiri.

Ini selaras yang pernah dikemukakan Bupati Wonogiri Joko Sutopo. Ia menyebut setelah beberapa kali terjadi gejolak harga beras, menjadi penting memberikan wewenang penuh kepada pemerintah kabupaten/kota mengatur ketercukupan beras dan secara umum ketercukupan bahan-bahan kebutuhan pokok.

Pemenuhan kebutuhan pangan berbasis lokal akan menjamin ketersediaan sekaligus pengukuran kebutuhan yang aktual dan faktual. Surplus beras di suatu kabupaten seharusnya tidak mengakibatkan harga beras di kabupaten itu naik, sebagaimana yang terjadi di daerah lain yang kekurangan pasokan beras.

Daerah yang kekurangan pasokan beras—dan bahan pokok lain—segera mendapat suplai dari luar (daerah) karena efisiensi sistem distribusi. Daerah yang kelebihan pasokan pangan bisa segera mendistribusikan atau menjual ke daerah yang kekurangan.

Model ini bersandarakan pada keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Sistem pangan harus segera ditransformasikan secara holistik, mengintegrasikan peran semua aktor, institusi, dan organisasi.

Ssistem pangan jangan cuma fokus pada produksi dan ketersediaan, tapi harus mengintegrasikan relasi, peran, dan sistem lainnya, seperti sistem kesehatan, ekologi dan iklim, sains, sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Diversifikasi pangan harus menjadi bagian penting dari sistem ini.